Berita

yusril/ist

Yusril Ihza Nyapres, Mahasiswa Desak Kejagung Hentikan Kriminalisasinya

SENIN, 18 JULI 2011 | 19:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Mahasiswa lintas perguruan tinggi di Jakarta mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menghentikan kriminalisasi terhadap Yusril Ihza Mahendra. Pengusutan Kejaksaan Agung terkait Sisminbakum yang menyeret-nyeret Yusril, kata mereka, hanyalah memperburuk citra lembaga tersebut sebagai lembaga penegak hukum.

"Kami mendesak kejaksaan agung menghentikan kriminalisasi terhadap Yusril," ujar koordinator aksi, Ibnu Jauhari saat menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta (Senin, 18/7).

Menurut mereka, Kejaksaan Agung terlalu memaksakan kasus Sisminbakum. Kejaksaan Agung hanya mempertontokan kebobrokan hukum dan merusak citra penegakan hukum yang bukan tidak mungkin akan membuat masyarakat tidak percaya pada penegak hukum nantinya. Ingat, para pakar hukum pidana dan praktisi hukum sudah menyatakan kasus Sisminbakum tidak bisa disebut sebagai korupsi.


"Yusril difitnah oleh Kejaksaan Agung melakukan korupsi Sisminbakum. Yusril dizholimi. Kebebasannya dirampas. Namanya dicemarkan. Ini mesti dihentikkan," katanya lagi.

Selain meminta menghentikan kriminalisasi terhadap Yusril, saat menggelar aksinya, para mahasiswa juga menegaskan niatnya mencalonkan Yusril pada Pilpres 2014 nanti. Ditegaskan mereka, bekas menteri Kehakiman dan HAM itu merupakan figur yang cocok dan sangat mumpuni untuk mengatasi krisis multidimensi yang timbul akibat kepemimpinan SBY.

Beda dengan SBY, menurut mereka, ketegasan Yusril tak bisa diragukan lagi. Selain mengerti hukum dan berani, Yusril akan mampu menyelesaikan krisis yang terjadi saat ini.

"Presiden SBY tidak mampu menyelesaikan problem-problem mendasar. Bukan mengambil langkah tegas, SBY malah terlihat kebingungan. SBY tak mampu menyelesaikan persoalan, bahkan terkesan membiarkan. Yusril merupakan calon pemimpin alternatif. Kami akan mengusung Yusril pada 2014," katanya. [dem]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya