PM Australia Jijik Dengan Skandal Rupert Murdoch

RMOL. Skandal media massa Inggris milik Raja Media Ruper Mur­doch, juga membuat Australia ter­sentak dan mulai berpikir untuk meninjau peraturan media di sa­na. Anggota Parlemen Ne­geri Kanguru itu mendesak Per­dana Menteri (PM) Julia Gillard me­lakukan peninjauan menyusul penyada­pan telepon para petinggi Ing­gris oleh wartawan.

“Melihat beberapa hal yang te­lah dilakukan untuk meng­ganggu privasi orang, terutama pada saat mereka mengalami kesedihan dan stres dalam ke­hidupan kelu­ar­ganya, saya benar-benar jijik me­lihatnya,” kata Gillard di ha­dapan anggota klub wartawan Australia, kemarin.

“Kami akan melakukan disku­si di kalangan anggota parlemen tentang ini, tentang review ter­baik dan bagaimana berurusan dengan semua ini,” katanya.

Partai yang paling berpen­garuh di Australia Green Party (Partai Hijau), yang mengontrol keseim­bangan kekuasaan Senat, telah meminta pemerintah untuk me­nyelidiki perusahaan Mur­doch di Australia.

Perusahaan News Corp milik Murdoch, pria kelahiran Aus­tra­lia, telah diguncang serangkaian skandal dugaan wartawan dan in­vestigator freelance mereka, yang bekerja untuk tabloid News of The World, terkait penyadapan telepon ribuan orang, termasuk Pangeran Harry dan bekas PM Gordon Brown. Tuduhan itu juga ter­masuk me­nyuap polisi untuk informasi.

Rencana Murdoch untuk me­la­kukan ekspansi besar bagi ke­ra­jaan medianya, berantakan ke­tika kasus penyadapan telepon mencuat. Dia dipaksa mem­ba­talkan pembelian BSkyB, televisi satelit terbesar Inggris. Semula Murdoch mena­war BSkyB senilai 10 miliar pounds (atau sekitar Rp 138 triliun).

CEO News Corp di Australia John Hartigan mengatakan, upa­ya untuk menghubungkan pe­rilaku perusahaan media Inggris dan Australia adalah salah.

Kejutan dari skandal tersebut menyebar ke seluruh dunia. Beb­e­rapa anggota parlemen AS me­min­ta penyelidikan untuk melihat apa­kah Murdoch telah me­langgar hu­kum AS.    [rm]