Pembangunan Rusun Semakin Mendesak

RMOL. Kota Jakarta kian padat saja. Permukiman kumuh yang ada di setiap sudut  ibukota, bukan pemandangan baru lagi. Kebutuhan rumah susun (rusun) makin mendesak dan harus jadi prioritas pemerintah provinsi (Pemprov). Khususnya bagi warga Jakarta berpenghasilan menengah ke bawah.

Karena itu, perlu upaya per­cepatan pembangunan rusun, baik rusun milik maupun sewa yang tidak jauh dari pusat akti­vitas. Hal ini sesuai Undang-Un­dang (UU) Nomor 16 tahun 1985 ten­tang rumah susun.

Hal itu anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Mu­hammad Sanusi dalam dialog in­teraktif dengan masyarakat di Ja­karta Pusat, baru-baru ini.

Me­nurut Sanusi, pembangun­an rusun bisa dilakukan, jika gu­bernur be­rani menata kota yang padat dan kumuh ini.

“Kebijakan ke depan harus ber­tujuan men­dorong percepatan pem­ba­ngunan rumah susun di kawasan perkotaan,” katanya.

Sanusi menyatakan, kebi­jakan sektor perumahan masih se­ring dipandang sebagai sektor kon­sumsi rumah tangga dan men­jadi beban sosial serta di­nilai tidak produktif. Sehingga ma­salah pe­rumahan tidak per­nah men­jadi pilihan strategis dalam kebija­kan publik. Padahal, kebu­tuhan peru­mahan sangat men­desak dan ha­rus direali­sasikan.

Anggota Komisi D DPRD lainnya, Hasbiallah Ilyas menga­ta­kan, pembangunan perumahan meru­pakan permasalahan yang sangat kom­pleks. Karena tidak hanya me­nyangkut masalah fisik ru­mah, tetapi terkait sektor yang amat luas dalam pengadaannya. Misalnya pertanahan, industri dan bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan rumah yang berkembang saat ini, je­las Ilyas, pembiayaanya hanya ter­ba­tas pada bentuk-bentuk pasar for­­mal bagi golongan menengah ke atas yang jumlahnya menca­pai mak­­simal 20 persen.

“Bentuk-ben­­­tuk kredit dan bantuan subsidi un­tuk golongan menengah ke ba­wah masih sa­ngat terbatas,” tuturnya.

Anggota Komisi D Muham­mad Guntur menyatakan, pada dasarnya kebi­jakan percepatan pem­bangunan rusun di kawasan per­kotaan dilatari ketersediaan lahan perkotaan yang sangat ter­batas. Sehingga, perumahan baru layak huni bagi masyarakat ber­peng­hasilan rendah cende­rung men­jauh dari perkotaan.

Selain itu, kata Guntur, pada dasarnya permasalahan kota ada­lah permasalahan tata ruang. Pe­runtukan lahan kota di Jakarta, selama ini lebih diutamakan un­tuk kegiatan yang bernilai eko­nomis dan produktif, seperti per­kantoran dan pusat perbelan­jaan.

“Se­hing­ga dampak keter­ba­tasan lahan adalah munculnya permu­kiman kumuh dan ilegal,” terang­ Guntur

Salah seorang anggota masya­ra­kat yang hadir dalam dialog, Heru Susilo berharap, pemba­ngu­nan rusun untuk warga ku­rang mampu seperti dirinya bisa ter­rea­lisasi. “Saya berharap ru­sun di­bangun lebih banyak, agar ke­butuhan perumahan untuk kami terpenuhi,” pintanya.

Pengamat tata ruang dari Uni­versitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat, pere­majaan kawas­an padat penduduk serta rusun bisa menjadi so­lusi. Kebijakan itu juga bisa mengu­rangi terja­dinya kebakaran.

Dia mendesak konsep per­bai­k­an permukiman ini dima­sukkan dalam Rencana Tata Ruang Wi­layah (RTRW) DKI Jakarta 2010-2030 yang tengah dibahas saat ini.

Hanya di Jaktim dan Jakut

Demi memenuhi kebutuhan ru­mah tinggal bagi warga kurang mam­pu, Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta sudah me­nyiapkan rumah susun (ru­sun). Hal itu dikatakan Kepala Di­nas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Agus Subardono.

Pembangunan 11 blok rusun oleh Pemprov DKI itu, jelasnya, ditargetkan dapat te­risi penuh hingga akhir 2011.

Menurut Agus, 1.100 unit rusun sudah siap digunakan untuk me­­nampung warga. “Saat ini ma­sih pemasangan listrik dan in­sta­lasi air agar dapat digu­nakan,” kata Agus.

Rusun yang ada di Ja­karta, lanjutnya, sebagian di­bangun dengan dana APBD dan APBN. Rusun yang dibiayai APBN sebanyak 25 blok. Na­mun hing­ga kini belum dise­rahterimakan, sehingga belum bisa digunakan. “Yang siap huni baru milik pem­prov,” imbuhnya.

Dijelaskan Agus, lokasi rusun tidak menyebar di semua wila­yah kota yang ada di Jakarta. Ta­pi hanya di Jakarta Timur (Jak­tim) dan Jakarta Utara (Jakut).

Warga yang akan masuk ke rusun akan diinventarisir terle­bih da­hulu. Hanya yang memi­liki KTP DKI Jakarta yang bisa menem­pati, agar be­nar-benar tepat sa­saran.

”Tidak sembarangan ma­suk. Tapi saya belum punya data be­rapa banyak yang akan me­nem­­pati rumah susun ini,” terang Agus.

Dia menyebutkan, rusun ini tidak hanya difokuskan merelo­kasi warga yang berada di tepi rel. Namun, diperuntukkan bagi war­ga DKI lainnya yang tidak mem­punyai rumah tinggal. Ter­se­dianya rusun ini juga untuk me­ngentaskan RW kumuh di ibu­kota. Dari 2.694 RW di Ja­karta, 416 RW di antaranya ter­masuk RW kumuh.   [rm]