Panja Andi Nurpati Melawan Logika!

RMOL. Pembentukan Panitia Kerja di Komisi II DPR RI untuk mengusut praktik mafia pemilihan umum jelas melawan logika.

Sebaiknya, upaya membongkar misteri berbagai praktik kecurangan dalam Pemilu 2009, termasuk pemalsuan dokumen Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang melibatkan mantan anggota Komisisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini anggota Partai Demokrat, Andi Nurpati, dilakukan oleh MK.

DPR RI, termasuk Komisi II dan Panja yang dibentuknya, bisa jadi merupakan produk dari praktik mafia pemilu. Itu sebabnya, menurut doses politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa, upaya Panja Komisi II DPR RI itu melawan logika.

“Kasus pemalsuan dokumen MK yang melibatkan Andi Nurpati ini adalah puncak dari gunung es. Jadi harus dilakukan semacam pemurnian DPR sampai kita tahu mana anggota DPR yang asli dan mana yang produk mafia,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 5/7).

Praktik mafia suara dalam pemilihan umum, sebut Ketua Komite Indonesia 2014 itu, setidaknya melibatkan tiga pihak, yakni kandidat, partai politik dan KPU dari level daerah sampai nasional. Juga ada kemungkinan keterlibatan aktor keempat, sambungnya. Aktor keempat yang dimaksud Teguh adalah lembaga survei yang dapat dipesan baik oleh kandidat maupun oleh partai politik.

Teguh juga meminta agar DPR RI tidak mengambil keputusan politik apapun sampai proses pemurnian ini selesai dilakukan. Keputusan politik yang diambil oleh DPR yang terkontaminasi adalah keputusan yang bertentangan dengan suara rakyat. Padahal, kata dia lagi, ada pomeo yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Dia juga meminta agar proses menguak mafia suara dalam Pemilu 2009 ini dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

“Publik ingin mendapatkan kepastian apakah benar anggota DPR yang ada saat ini merupakan pilihan rakyat, bukan pilihan mafia,” demikian Teguh. [zul]