Marzuki Alie: Saat Rapat Paripurna 5 Juli Dua Anggota DPR Dipecat

RMOL. Badan Kehormatan (BK) DPR seharusnya menindak tegas pelanggaran etika dan disiplin yang dilakukan anggota dewan.

Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, pelanggaran etika dan di­si­plin yang dilakukan anggota DPR ditindak tanpa tebang pilih.

“Kami sudah bicara dengan BK untuk menindaklanjuti du­gaan pelanggaran etika dan disiplin yang dilakukan anggota DPR. Semua yang bermasalah kami dorong, tanpa tebang pilih. Badan kehor­matan itu indepen­den,” tegas Mar­zuki Alie kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dengan independensi dan se­jumlah kewenangan yang dimi­liki, harusnya BK dapat bekerja secara maksimal. “Kalau soal data absen anggota dewan, BK kan bisa meminta dari alat ke­leng­kapan. Nggak perlu me­nunggu Setjen DPR. Di alat ke­lengkapan, tiap bulan ada lapo­ran­nya,” tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Menurut Anda bagaimana kinerja BK DPR?
Pimpinan DPR sudah beberapa kali bicara dengan Badan Kehor­matan. Sebagai pimpinan, kami satu suara dalam mendukung kinerja badan kehormatan.

Meski demikian, kami juga memahami kalau Badan Kehor­matan perlu waktu untuk menin­daklanjuti sejumlah dugaan pe­langgaran etika dan disiplin yang dilakukan anggota DPR. Jadi, kita tunggu saja hasil kerja mereka.
 
Apa terobosan yang akan di­lakukan DPR?
Meski semua yang kami kerja­kan seolah-olah salah. Tapi kami tetap bekerja dan melakukan per­baikan. Salah satu terobosannya,  bahwa kami tunjukkan pada si­dang paripurna mendatang. Kami akan mengambil keputusan ten­tang pemberhentian anggota DPR.

Siapa saja yang akan dijatuhi sanksi?
Mengenai nama-namanya, tunggu 5 Juli 2011 saat Rapat Pari­purna DPR. Yang saya bisa informasikan saat ini hanya ben­tuk sanksi yang akan dijatuhkan. Yaitu, satu orang dipecat secara tetap, satu orang lagi diberhenti­kan sementara, dan satu orang dipindah dari komisi atau tidak boleh memimpin komisi.

Semua itu sudah ada keputu­san­nya, tinggal dibacakan saat paripurna. Keputusan itu, diambil dari hasil kajian dan kesimpulan Badan Kehormatan.

Keputusan ini diambil ka­rena kinerja DPR  menjadi so­rotan?
Sekali lagi saya tegaskan, kami serius dalam bekerja dan mem­per­baiki diri. Saya jamin, peme­ca­tan anggota DPR tidak akan berhenti sampai di sini, berikut­nya akan ada lagi dan lagi.

Kinerja itu kan tidak dilakukan dan terlihat dalam sehari atau dua hari. Kinerja kami ada rencana stra­tegis (renstra) dan taha­pannya.

Bagaimana DPR berkoordi­nasi dengan institusi lain, se­perti KPK, terkait dugaan pe­langgaran hukum yang dilaku­kan anggota DPR?
Pelanggaran hukum dan etika adalah dua hal yang berbeda. Di DPR, BK bertugas untuk menin­dak dugaan pelanggaran etika dan disiplin yang dilakukan anggota dewan. Sementara penegakan hu­kumnya dilakukan aparat pe­ne­gak hukum, misalnya KPK.

Kami tidak akan menginter­vensi mereka dalam menjalankan tugas­nya. Hanya berharap me­reka tidak membuat isu seperti yang terjadi saat ini. Seolah-olah negara ini rusak oleh seorang Naza­ruddin.

Harusnya, KPK untuk bersi­kap adil ter­hadap para koruptor yang lari ke Singa­pura, seperti koruptor BLBI, bukan hanya ter­hadap Nazaruddin saja.   [rm]