Satgas TKI Tak Perlu, SBY Hanya Cari Simpati Masyarakat

RMOL. Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia dikritik banyak pihak. Satgas tersebut dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi oleh para TKI. Apalagi, Satgas ini hanya ditugaskan untuk menangani TKI yang menghadapi tuntutan hukuman mati. Padahal, persoalan TKI bukan hanya semata-mata terkait hukum, tetapi jauh lebih rumit dari itu.

Selain itu, pembentukan Satgas ini juga dinilai tidak murni untuk menyelesaikan masalah TKI, tetapi lebih pada sikap reaktif Presiden untuk menjawab protes yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

"Saya melihat Presiden panik menghadapi protes, kritik, dan teriakan masyarakat. Nah, untuk menarik simpati dan menenangkan mereka yang protes, Presiden lalu berjanji untuk membentuk Satgas ini. Jadi, tidak ikhlas-ikhlas bangetlah," kata Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 24/6).

Saleh juga menyoroti kebijakan Presiden yang juga membentuk beberapa Satgas pada waktu lalu. Tercatat ada beberapa lembaga sejenis Satgas yang sudah dibentuk Presiden antara lain Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan juga Unit Kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Sejauh ini, Satgas tersebut tidak berjalan efektif.

"Saya lihat, Satgas-satgas yang dibentuk sebelumnya useless. Sampai sekarang, saya belum melihat prestasi yang menggembirakan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Pembentukan lembaga-lembaga itu cenderung mubazir dan hanya difungsikan untuk mengambil simpati masyarakat," imbuh Saleh.

Kalau memang hanya untuk mengambil simpati masyarakat, Saleh menyarankan agar Presiden membatalkan niatnya untuk membentuk Satgas tersebut. Lagi pula, lanjut Saleh, kalau Kemenakertrans dan BNP2TKI difungsikan secara maksimal, tidak perlu lagi ada Datgas. Dan kelihatannya, di masing-masing lembaga itu sudah ada bidang yang khusus menangani masalah-masalah seperti ini. [zul]