Inilah Kutipan Pidato SBY yang Menyesakkan Dada Anak Negeri

RMOL. Retorika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sangat ampuh untuk meraih simpati, tidak hanya di dalam negeri, bahkan juga di luar negeri. Tetapi kali ini, isi pidato SBY di Sidang International Labour Organization 14 Juni lalu dinilai sangat melukai dan juga menyinggung rakyat Indonesia.

Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay misalnya mengutip salah satu isi pidato SBY.

"As a country that sends workers abroad, Indonesia also made a strong international appeal to employers to keep all their workers, in spite of the difficult times. And we closely coordinated with host countries, to ensure the continued employment of our migrant workers. I extend our gratitude to host Governments, who have tried their best to be helpful to migrant workers in their countries".

Dalam kutipan tersebut, menurut Saleh, SBY nyata-nyata mendeklarasikan bagaimana pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya bekerja keras untuk melindungi TKI. Dia juga menjelaskan bahwa dia selalu melakukan koordinasi dengan negara-negara penerima TKI. Tetapi kenyataannya, koordinasi tersebut hanya isapan jempol belaka.

"Mungkin sebagian di antara kita belum membaca transcript pidato SBY itu. Bila dibaca dengan baik, semestinya banyak di antara kita yang tersinggung karena isi pidato itu sangat jauh dari realitas. Koordinasi yang disebut-sebut hanya sebatas pemanis lidah saja", ujar Saleh Partaonan Daulay kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 21/6).

Saleh menambahkan tragedi eksekusi mati Ruyati akan menjadi tolok ukur dari kesungguhan SBY dalam melayani rakyat. Dengan kejadian ini, semua orang akan mempertanyakan janji-janji SBY, baik pada saat kampanye maupun pada saat pidato di berbagai forum. Karena sudah menjadi kebiasaan, untuk kasus-kasus seperti ini, anak buahnya di pemerintahan yang akan disalahkan.

"Kalaupun ada yang dimintai pertanggungjawaban, maka orang tersebut adalah Menlu dan Menakertrans. Jangan-jangan merekalah yang mengkonsep pidato SBY ketika berbicara di Jenewa tempo hari. Lagi pula, sebagai pejabat publik yang terkait langsung dengan peristiwa ini, mereka sudah sepatutnya bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya ya, bisa mundur. Itulah pilihan terbaik," tegas dosen FISIP UIN Jakarta ini. [zul]