Polri Dinilai Punya Track Record Buruk soal Penanganan Pelanggaran Pemilu

RMOL. Kasus dugaan pemalsuan dokumen Mahkamah Konstitusi oleh mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati yang dilaporkan Ketua MK Mahfud ke Kepolisian tahun lalu hingga kini belum jelas juntrungannya.

Ketidakseriusan Polri dalam menangani kasus Andi Nurpati, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat itu, sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena ditengarai, Polisi punya track record buruk dalam soal penanganan pelanggaran Pemilu.

"Tapi aku skeptis (kasus Andi Nurpati dituntaskan), mengingat Polri tidak netral saat pemilihan legislatif," kata anggota Komisi III DPR Eva Sundari kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 14/6).

Eva mengingatkan, laporan masyarakan atas kisruh Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum 2009 lalu dicuekin Polri. Bahkan, tegas Eva, Kapolda Jawa Timur Herman Suryadi Wiredja sampai dicopot karena mau menindaklanjuti kasus DPT pada saat pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2009 lalu.

Sebaliknya, masih kata Eva, Polisi malah bertindak berlebihan dalam merespons dugaan kasus politik uang saat pileg yang melibatkan Putra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono. Tapi yang ditangani bukan kasus politik uangnya. Malah pihak yang mengeluarkan informasi tersebut jusru dituding melakukan pencemaran nama baik.

"Media yang melaporkan keterlibatan koramil dalam pemenangan Ibas malah dikriminalkan, kasusnya nggak diapa-apakan," beber politisi PDI Perjuangan ini.

Karena itu, kembali ke kasus yang melibatkan Andi Nurpati di atas, Eva berharap para calon anggota legislatif yang jadi korban sehingga kursi hilang, segera buka mulut dan melaporkan ke Kepolisian, seperti yang dilakukan Mahfud MD.

"Lalu kita memastikan ada proses hukum yang terbuka, transparan, aksesable bagi publik untuk memastikan Polri bertindak fair. Jika tidak, maka kejahatan pemalsuan itu bisa disimpulkan sebagai bagian dari konspirasi besar," tandasnya. [zul]