Berita

adang daradjatun/ist

MIRANDAGATE

Masih Pantaskan PKS Mengklaim Diri sebagai Partai Bersih

MINGGU, 12 JUNI 2011 | 08:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelesaikan kasus suap Mirandagate harus didukung semua pihak, baik pemerintah, politisi, dan juga masyarakat.

Saat ini, masyarakat memahami bahwa kunci sukses penuntasan masalah ini terletak pada kesaksian dan pengakuan saksi kunci yang telah ditetapkan sebagai tersangka Nunun Nurbaeti, yang sampai detik ini belum diketahui keberadaannya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta, Saleh Partaonan Daulay menyatakan sebenarnya banyak pihak yang berharap agar suaminya, Adang Daradjatun, berkenan untuk membujuk dan menghadirkan istrinya di KPK. Namun apa mau dikata, mantan Wakapolri yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi III dari Fraksi PKS itu selalu saja berkelit dan menghindar bahkan cenderung ikut menyembunyikan keberadaan isterinya.


Menurut Saleh, pendirian Adang yang tidak kooperatif ini dinilai sangat tidak populis dan tidak reformis. Sebagai kader PKS yang mengklaim sebagai partai bersih dan peduli, sudah seharusnya Adang ikut aktif membantu KPK menghadirkan istrinya untuk diperiksa.

"Dengan sikap Pak Adang yang semacam itu, tentu akan berdampak negatif bagi PKS. Bagaimana mungkin mereka masih bisa mengklaim bersih bila tidak berpihak pada penegakan hukum. Dan bagaimana pula mereka masih bisa mengklaim partai peduli bila kadernya tidak mau membantu aparat penegak hukum," kata Saleh kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

"Atas dasar ini, seharusnya PKS segera memanggil dan membujuk Adang agar mau membawa pulang isterinya. Di negara hukum seperti Indonesia, semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan perundang-undangan," sambung alumnus Colorado State University Amerika Serikat ini.

Saleh mewanti-wanti jangan hanya karena istri anggota DPR dan mantan Wakapolri lalu Nunun bebas dari jerat hukum. Bila itu terjadi, hal ini bisa menjadi preseden buruk dalam upaya akselerasi pemberantasan korupsi dan supremasi hukum di Indonesia. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

UPDATE

MNC Siap Lawan Putusan CMNP Lewat Banding hingga PK!

Selasa, 28 April 2026 | 20:09

Menyambut Hardiknas 2026: Mengupas Makna Tema, Filosofi Logo, dan Harapan Pendidikan Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 20:06

RUPS bjb Angkat Susi Pudjiastuti Jadi Komut, Ayi Subarna Dirut

Selasa, 28 April 2026 | 20:02

KAMMI Ingin Perempuan jadi Penggerak Kedaulatan Energi

Selasa, 28 April 2026 | 20:01

Membaca Paslon Pimpinan NU di Muktamar ke-35

Selasa, 28 April 2026 | 19:59

Prabowo Sempatkan Ziarah ke Makam Sang Kakek Margono Djojohadikusumo

Selasa, 28 April 2026 | 19:47

Jamaluddin Jompa Kembali Jabat Rektor Unhas

Selasa, 28 April 2026 | 19:47

Legislator Golkar Desak Dirut KAI Mundur

Selasa, 28 April 2026 | 19:44

RUPST bank bjb, Susi Pudjiastuti Komut Independen

Selasa, 28 April 2026 | 19:42

Polri Unjuk Gigi, Timnas Silat Sapu Emas di Belgia

Selasa, 28 April 2026 | 19:34

Selengkapnya