SBY: Jangan Cuma Percaya Hukum Kapitalisme!

RMOL. Setelah pemerintah cukup lama menyusun masterplan (rencana induk) yang dikenal sebagai Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan rencana induk itu di Jakarta Convention Center beberapa saat lalu (Jumat, 27/5).  

Dalam pidato peluncuran masterplan, Presiden menegaskan MP3EI bukanlah kertas kosong tapi harus dibuktikan dan diimplemetasikan agar mencapai tujuan dan sasaran dari rencana besar itu, hingga tahun 2025 Indonesia bisa melihat hasil pertumbuhan yang berkualitas.

SBY kemudian menjabarkan tiga pertanyaan kunci soal MP3EI. Pertama, mengapa diperlukan sebuah masterplan. Kedua, mengapa pembangunan ekonomi di Indonesia perlu dipercepat dan diperluas. Ketiga, mengapa pemerintah mesti pro-aktif dan aktif melakukan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia.
 

 
"Jawaban pertama adalah kita memang butuh masterplan agar arah kebijakan dan strategi yang kita tempuh itu jelas. Ingat, yang kita bangun ini negara, jangka panjang mencakup ekonomi yang besar. Mustahil tanpa rencana dan masterplan," jelas Presiden di Balai Sidang (JCC), Jakarta, Jumat (27/5).

Kemudian, SBY menyatakan, percepatan dilakukan agar ekonomi nasional tumbuh kuat di seluruh Tanah Air. Dengan pertumbuhan kuat itu, Indonesia terus mengurangi kemiskinan dan pengangguran agar akhirnya kesejahteraan rakyat akan terus meningkat.

"Hakikat pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Percepatan dan perluasan bukan tujuan akhir," tegasnya.

Lalu, soal mengapa pemerintah harus berperan dan aktif melakukan percepatan dan perluasan pembangunan termasuk menyusun masterplan, SBY menjawab.

"Ekonomi tidak boleh hanya kita serahkan pada mekanisme pasar, hanya ikuti hukum kapitalisme yang fundamental. Bagaimanapun pasar itu penting, tapi peran pemerintah penting agar ekonomi adil dan berimbang," seru SBY.

SBY tahu bahwa di dalam eknomi dikenal istilah invisible hand (tangan tak terlihat), tapi dia tegaskan pula bahwa ada visible hand (tangan yang terlihat) dalam pengaturan roda perekonomian.

"Tangan yang kelihatan ini tiada lain adalah pemerintah," jelas SBY.[ald]