Mahasiswa Katolik: Negara Jauh dari Timur yang Miskin

RMOL. Hari ini, tepat di usianya yang ke-64 tahun Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) sebagai organisasi pembinaan dan perjuangan ingin memulai sebuah gagasan perubahan dengan mengangkat "the real problem" Indonesia yaitu kesejahteraan dan kemiskinan dari tempat yang bisa dinamakan sebagai teras depan negara Indonesia yaitu Attambua, daerah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

Peringatan dies natalis PMKRI yang ke 64 hari ini sekaligus sebagai pembukaan acara Konferensi Studi Regional Timor, NTT, yang merupakan jenjang kaderisasi formal PMKRI sebagai wujud nyata konsistensi keberpihakkan dan keterlibatan PMKRI terkait persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat.

Dalam data yang dipaparkan Ketua Presidium PMKRI Stefanus Gusma (Rabu, 25/5), kemiskinan masih menjadi persoalan utama bangsa dan negara ini. Dalam kondisi  demikian, negara justru mengambil posisi jauh dari amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan 17 Agusus 1945 yang sesungguhnya.

Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 -2014, ada 183 kabupaten di seluruh Indonesia yang dikategorikan miskin dan tertinggal.

"Peringkat pertama harus dibebankan kepada saudara-saudara kita di Papua yang memiliki 27 kabupaten miskin dan tertinggal," terang Gusma saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, Rabu (25/5).

Sedangkan untuk provinsi Nusa Tenggara Timur harus menduduki peringkat kedua dengan 20 kabupaten yang masuk kategori miskin dengan persentase kemiskinan sebesar 27,51 persen padahal secara nasional persentase kemiskinan Indonesia 15,52 persen (data Badan Pusat Statistik 2007-2008 ).

"PMKRI beberapa hari ke depan khususnya regional Timor akan membahas secara sistematis persoalan kemiskinan, kesejahteraan, dan korupsi yang ada di Indonesia, khususnya NTT," kata Gusma.

Menurut Gusma, kompleksitas persoalan salah urus yang berakibat pada kemiskinan dan ketidakadilan sosial merupakan persoalan serius yang beban tanggungjawabnya paling besar ada di pundak pemerintah.[ald]