Berita

Muhammad Nazaruddin/ist

KPK 'Cuek' Tanggapi Kasus Nazaruddin di MK

MINGGU, 22 MEI 2011 | 20:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cuek menanggapi kasus pemberian uang 120 ribu dolar Singapura dari Bendahara Umum partai Demokrat M Nazaruddin kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi, Janedri M Gaffar.

KPK tak bisa berbuat banyak lantaran belum menerima laporan pengaduan kasus yang terjadi.

"Yang mau ditindaklanjuti apa? Kan kami belum menerima data dan informasi soal itu," ujar Jurubicara KPK Johan Budi melalui pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka Online, petang ini (Minggu, 20/5).


KPK, sambung Johan, tak bisa menindaklanjuti secara hukum kasus pemberian uang yang dikirim Nazaruddin dalam dua amplop itu lantaran infromasinya masih sebatas pemberitaan di media. Belum ada yang melaporkannya kepada KPK.

"Itu kan pemberitaan di media. Jadi belum bisa (ditindaklanjuti)," tandasnya. [wid]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya