Berita

Abdul Kadir Karding

Wawancara

Abdul Kadir Karding: Kami Tidak Mau Gegabah Seperti Tindakan Menag

MINGGU, 22 MEI 2011 | 00:51 WIB

RMOL.Meski didesak berbagai kalangan, Komisi VIII DPR belum berencana  memanggil pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Sebab, masih mengumpulkan data-data tentang dugaan keterlibatannya dalam gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding menga­ta­kan, pihaknya sedang me­ngum­­pulkan data tentang gera­kan dan perkembangan NII se­belum me­manggil Panji Gumilang.

“Kami tidak mau bertindak gegabah seperti tindakan Men­teri Agama yang mendatangi Pondok Pesantren Al Zaytun yang hanya melihat permukaan­nya saja,’’ ujar Karding kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.  

“Kami tidak menutup ke­mung­­kinan memanggil Panji Gumi­lang. Tapi, tidak sekarang. Sebab, kami masih mendalami kasus ini secara investigatif,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Wa­­kil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo menyatakan du­ku­ngan­­nya untuk meng­ha­dir­kan Pimpi­nan Pondok Pe­san­tren Al Zay­tun, Panji Gumi­lang Panji di DPR.

Menurut politisi PDIP itu, ke­beradaan Pondok Pesantren Al Zaytun yang dikaitkan dengan NII KW9 perlu dilakukan pe­nye­lidikan secara kompre­hensif.

Dengan pemanggilan tersebut, lanjut dia, kabar sumir yang belakangan santer bisa semakin jernih dan terang benderang. “Saya kira, inilah yang akan dila­kukan Komisi VIII. Segera meng­­klarifikasi kepada Panji Gumilang atas kaitannya dengan NII,” kata politisi PDIP ini.

Abdul Kadir Karding selanjut­nya mengatakan, Komisi VIII akan meminta keterangan dari mantan petinggi NII sebelum memanggil Panji Gumilang.  

“Komisi VIII DPR tidak akan berhenti pada pernyataan Men­teri Agama yang menyatakan, tidak ada kaitan antara Al Zay­tun de­ngan NII. Namun, untuk men­­da­lami persoalan ini, kami harus berkoordinasi dengan se­jumlah pihak, seperti kepolisian dan in­telijen,” tutur politisi PKB ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Menteri Agama menyatakan, pernyataan itu berdasarkan pe­nelitian sejak 2002, bagai­mana komentar Anda?

Itukan kesimpulan Menteri Agama. Kami pun kecewa de­ngan kesimpulan itu. Sebab, ti­dak berkoordinasi dulu dengan Komisi VIII DPR, tapi langsung menyatakan pernyataan itu se­pulang dari kunjungan ke Pondok Pesantren Al Zaytun.

Menurut Anda kenapa Me­nag menyampaikan hal itu?

Barangkali karena dia disam­but baik, gedung modern, mana­jemen modern, aktivitas eko­nomi, me­wah. Saya kira nggak segampang itu dalam menyim­pulkan.

Kira-kira Komisi VIII DPR me­miliki kesimpulan yang ber­beda?

Kami belum sampai pada tahap kesimpulan. Kami masih me­ngum­pulkan data dan meng­kaji persolan ini untuk mencari solusi terbaik.

Kenapa  tidak langsung me­manggil Panji Gumilang?

Nggak semudah itu dong. Bisa saja kita memanggil Panji Gumi­lang, tapi siapa yang bisa men­jamin kalau keterangan yang di­sampaikan itu benar. NII kan bahaya laten yang terjadi sejak lama. Mereka juga cerdas dan sis­tematis dalam mendekati pe­me­gang kekuasaan. Masa saat di­hadirkan di DPR dia mau lang­sung mengaku kalau mereka ada­lah NII dan berencana mengubah ideologi Pancasila.

Kan bisa dikonfrontir de­ngan sumber-sumber lain?

Itu bukan wilayah kami. Me­tode itu terlalu mencari masalah dan nggak akan menyelesaikan persoalan. Kami kan nggak ingin sekadar mencari sensasi publik. Komisi VIII akan bekerja lebih produktif dan lebih baik dalam menyelesaikan persoalan ini.

Apakah sudah menemukan sejumlah solusi?

Kami akan cari cara. Saat ini, ada bebarapa pilihan, tapi belum dapat kami sampaikan ke publik. Intinya, solusi itu dapat berupa pencegahan, penindakan, dan pembinaan. [RM]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya