Berita

Airlangga Hartarto

Wawancara

Airlangga Hartarto: Panja Dirgantara Segera Panggil Menteri BUMN

JUMAT, 20 MEI 2011 | 00:10 WIB

RMOL.Jatuhnya pesawat Merpati MA 60 di perairan Kaimana, Papua Barat, Sabtu (7/5) lalu, mendorong Komisi VI DPR mempercepat penyehatan PT Dirgantara Indonesia (DI).

Komisi bidang perindustrian dan BUMN DPR itu segera me­manggil manajemen PT DI dan Menteri BUMN Mustafa Abu­bakar untuk menuntaskan konsep rencana bisnis dan restrukturisasi perusahaan plat merah itu.

Ketua Komisi VI DPR Air­lang­ga Hartarto mengatakan, pi­hak­nya telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyehatkan PT DI  agar kembali menjadi cen­tre of excellent di bidang tek­no­logi industri pesawat di Asso­ciation of Southeast Asian Na­tions (Asean).

“Kami memang sangat concern terhadap  persoalan yang dialami PT DI, terutama keuangan. Ma­ka­nya, beberapa waktu lalu, se­belum terjadinya musibah pe­sawat Merpati di Papua, kami mem­bentuk Panja untuk mem­bantu PT DI. Kami berharap, per­usahaan ini sehat kembali,” ujar Air­langga kepada Rakyat Mer­deka di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, bekas Menteri Per­hubungan Jusman Syafii Ja­mal, anggota Komisi V DPR Yudi Widiana, pengamat penerbangan Dudi Sudibyo, dan Direktur PT DI Budi Santoso mendesak pe­me­rintah segera melakukan revi­talisasi PT DI.

Desakan revitalisasi ini dimak­sudkan agar PT DI mampu me­menuhi kebutuhan armada pe­sa­wat di dalam negeri dan men­ja­di industri strategis di Indonesia. 

Airlangga selanjutnya menga­takan, pasca jatuhnya pesawat Merpati buatan China, PT DI ha­rus diberi kepercayaan penuh un­tuk memproduksi pesawat ko­mer­sil guna memenuhi kebu­tuhan dalam negeri.

“Saya kira banyak sekali man­faat­nya bagi transportasi dalam negeri jika PT DI diberi keper­ca­yaan untuk memproduksi pe­sawat komersil. Perusahaan ter­sebut harus segera diberi bantuan finansial yang signifikan,” tutur politisi Partai Golkar ini.

Berikut kutipan selengkapnya;

Panja PT DI akan memanggil Menteri BUMN dan manajemen PT DI, apa yang dibahas?

Saat ini kami masih mengatur jadwal pemanggilan mereka. Da­lam pertemuan itu, kami meminta ma­najemen PT DI dan Menteri BUMN membawa konsep terkait lang­kah-langkah penyehatan per­usahaan tersebut. Kami berharap, mereka serius dalam me­nye­le­saikan persoalan ini. Sebab, PT DI bisa makin tenggelam dalam per­saingan industri dirgantara jika langkah-langkah penye­la­mat­an tidak segera dilakukan.

Upaya apa yang dilakukan un­tuk menyelamatkan PT DI?

Beberapa langkah yang perlu diambil dalam proses restruk­tu­risasi itu, yakni tambahan pe­nyer­taan modal negara dalam bentuk konversi utang SLA (subsidiary loan agreement), rekening dana investasi pinjaman dana talangan, pinjaman PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset), serta suntikan dana segar untuk modal kerja per­usahaan dalam memenuhi pe­sanan dari pembeli.

Sejumlah opsi yang ada itu menjadi kajian yang akan dibawa  Pan­ja dalam pembahasan pe­nye­hatan perusahaan. Kami akan men­cari opsi yang paling besar dam­pak perbaikannya dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

Komisi VI DPR telah memiliki solusi menyehatkan PT DI,  Kena­pa itu tidak dijalankan sejak dulu?

Selama ini, salah satu penye­bab sulitnya melakukan pe­nguat­­an organisasi dan rencana kerja ter­ha­dap PT DI karena ter­bentur MoU antara pemerintah dan IMF yang meminta pe­nu­tupan per­usa­haan BUMN stra­tegis itu. Pada periode 2004-2009 tidak ada ko­mitmen dari Ke­menterian BUMN untuk meng­h­idupkan per­usahaan  itu.

Pengabaian produk pesawat yang diproduksi PT DI meru­pa­kan salah satu dampak dari kurang pedulinya pemerintah akibat MoU dengan IMF terse­but. Makanya, kami akan ber­juang melalui Panja PT DI untuk melakukan proses politik guna me­nyelematkan industri dir­gantara terbesar dan satu-satunya di Asean ini.

Bukankah PT DI masih tetap berjalan?

 PT DI saat ini masih berjalan dan melakukan produksi meski tanpa bantuan pemerintah. Hing­ga saat ini, PT DI masih mem­ben­tuk komponen Airbas 380. Sa­yang kalau potensi ini dima­tikan. Pemerintah harus mem­per­hatikan perusahaan negara yang memiliki potensi besar, meski se­dang menghadapi banyak per­soalan.

Kalau diberi tambahan modal, apakah PT DI dapat berkem­bang?

Indonesia adalah negara kepu­lauan. Untuk merajut pulau yang satu dengan pulau lain dibu­tuh­kan pesawat yang tidak memiliki penumpang yang banyak, yakni 25 sampai 50 penumpang. Di du­nia, perusahaan yang dapat mem­produksi pesawat jenis ini sangat terbatas. Jadi, ini merupakan pros­pek yang sangat menjanjikan.

Kalau untuk penerbangan pe­rin­tis, pesawat buatan PT DI se­perti CN 235 diproduksi bersama dengan Cassa. Potensi keber­lan­jutannya sangat tinggi dan PT DI bisa tumbuh.

Bagaimana daya saingnya?

Khusus untuk pesawat yang su­dah memiliki sertifikat FAA, se­perti CN 235 di level Asean sa­ngat bersaing. Potensi dirgantara Indonesia juga akan semakin be­sar. Sebab, akan dilakukan open sky policy di Asean. Pener­bang­an-penerbangan jarak pendek menjadi sangat penting.

Perdagangan antar negara-ne­gara Asean  juga akan semakin m­e­­ningkat dengan dibukanya Asean economic community. Ma­­sa kita nggak memanfaatkan itu. Pasarnya di depan mata, kita ting­­gal mengisi saja.

Kapan Panja menyelesaikan pe­nyehatan PT DI?

Target kami, Panja PT DI se­le­sai pada masa sidang ini, se­hing­ga penambahan anggarannya da­pat langsung dimasukkan dalam pem­bahasan APBN 2012. [RM]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya