Berita

indosat/ist

Inilah Kebobrokan Indosat

RABU, 18 MEI 2011 | 21:07 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Kegagalan perusahaan semi plat merah, Indosat dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) lebih dikarenakan tidak professionalnya manajemen dalam mengelola perusahaan.

Demikian disampaikan Presidium Indosat Watch, Kamarussamad dalam jumpa persnya di rumah makan Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5).

Ia mengatakan ketidakprofesionalan terlihat dari konflik kepentingan pribadi antar kader partai politik yang mendominasi struktur manajemen.


“Kegagalan Indosat dalam membangun Coorporate Culture (penerapan konsep tata kelola perusahaan yang baik atau GCG), diduga kuat karena adanya campur tangan partai politik tertentu dalam menempatkan kadernya menjadi Komisaris dan Direksi,” ujarnya.

Indosat Watch mensinyalir adanya Program Pensiun Dini sejak Oktober 2010 hingga Juni 2011, dengan menawarkan "Paket Gemuk" bagi karyawan Indosat, dinilai sebagai upaya untuk menghilangkan tenaga profesional di lingkungan Indosat dengan mengganti pegawai baru dari lingkungan partai politik.

“Program ini jelas mengindikasikan upaya menghilangkan profesionalisme di tubuh Indosat. Bisa dilihat dari struktur manajemen yang didominasi oleh kader partai. Sebut saja RG yang ada di unsur komisaris, dan FS yang duduk di jajaran direksi. Mereka adalah kader aktif salah satu partai politik”, tandas Kamarussamad.

Hal lain yang juga membuat Indosat tidak mencapai GCC adalah program-program yang tidak tepat sasaran.  Contoh paling kongkret Program Indosat Award menghabiskan biaya 20 milliar. Padahal, jika anggaran tersebut dipakai untuk membangun BTS, maka 20 BTS bisa terbangun di daerah. "Apalagi masih banyak wilayah terpencil di Indonesia yang belum terlayani jaringan Indosat,” tukasnya.

Kamarussamad juga menambahkan akan adanya praktik korupsi lewat penggelapan pajak pada rentang 2006 hingga 2010 yang telah merugikan negara sampai 1,4 triliun.

“Pada rentang waktu 2006 hingga 2010, kita mensinyalir telah terjadi praktik korupsi di tubuh Indosat dengan modus penggelapan pajak hingga merugikan negara Rp 1,4 triliun. Angka ini diasumsikan pada pendapatan perusahaan pertahun yang mencapai Rp 25 triliun dimana 80 persen diperoleh dari bisnis seluarnya,” jelasnya.

Untuk menyelamatkan Indosat sebagai perusahaan BUMN yang menyangkut transparansi keuangan, maka Indosat Watch juga meminta Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) untuk segera memeriksadugaan penggelapan pajak ini. [arp]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya