Berita

johan budi SP/IST

SUAP SESMENPORA

KPK Mulai Gerah Didesak Periksa Andi Mallarangeng

RABU, 18 MEI 2011 | 19:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Rupa-rupanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kegerahan lantaran publik terus saja mendesak agar memeriksa Bendahara Umum Demokrat, M Nazaruddin dan Menpora Andi Mallarangeng.

KPK menegaskan penuntasan kasus suap pembangunan wisma atlit di Jakabaring Palembang tak bisa dilakukan berdasarkan opini publik atau pemberitaan yang dilansir oleh media masa.

"Pemeriksaan yang kita lakukan tidak berdasarkan media massa. Tapi berdasarkan proses pemeriksaan saksi, tersangska dan bukti-bukti," ujar Jurubicara KPK, Johan Budi, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta (Kamis 18/5).


Johan menambahkan, jika saja dalam penyidik ditemukan atau muncul nama Nazaruddin dan Andi Mallarangeng maka KPK tak akan segan memanggil keduanya.

"Kalau dalam prosesnya (penyidikan) ada yang menyebutkan nama-nama itu tentu akan kita panggil. Pemanggilan dibutuhkan untuk keterangan lanjutan," imbuhnya. [wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya