Berita

johan budi/ist

SUAP SESMENPORA

KPK Cuek Tanggapi Rencana Pemecatan Nazaruddin

SELASA, 17 MEI 2011 | 21:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi dingin rencana pemecatan M. Nazaruddin oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. KPK tak berkepentingan dengan pemecatan tersebut sekalipun saat ini KPK sangat berkepentingan untuk menelusuri dugaan keterlibatan Nazaruddin dalam kasus suap Sesmenpora.

"KPK tidak mengomentari itu. KPK tidak punya ada hubungannya," ujar Jurubicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat yang diterima Rakyat Merdeka Online, (Selasa, 17/5).

Penyelidikan kasus Suap di kantor Andi Mallarangeng, sambung Johan, tidak akan terpengaruh dengan apapun keputusan yang dikeluarkan partai milik SBY. Opsi pemecatan maupun pengunduran diri yang disodorkan bagi Nazaruddin, katanya lagi, tidak akan berpengaruh terhadap perlu tidaknya kebutuhan untuk memeriksa Bendahara Umum Demokrat itu.


"Apapun itu tak bisa jadi alasan memeriksanya (Nazaruddin). Semuanya kita lakukan sesuai alasan hukum," imbuhnya. [arp]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya