Berita

kpk/ist

SUAP SESMENPORA

Tak Ada Pesanan dalam Penanganan Suap Sesmenpora

JUMAT, 13 MEI 2011 | 22:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi seruan Presiden SBY agar pengusutan kasus suap Sesmenpora dilakukan tidak pandang bulu dan tebang pilih.

Meski begitu KPK menegaskan, selama ini KPK selalu mengusut kasus korupsi, termasuk dalam suap Sesmenpora yang diduga ikut melibatkan sejumlah elit partai Demokrat, berdasarkan hukum, bukan atas perintah maupun pesanan pihak lain.

"Kalau ada bukti KPK akan mengusut tanpa diperintah dan tanpa pesanan siapa pun," ujar Jurubicara KPK, Johan Budi kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat malam (13/5).


Demikian juga dengan penetapan tersangka. KPK kata Johan, tidak bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi suap Sesmenpora karena perintah atau pesanan.

"KPK akan menetapkan tersangka kalau buktinya cukup. Tapi KPK juga akan melanjutkanya bila belum cukup bukti," katanya lagi.[arp]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya