Berita

ahmad heryawan/ist

Hebat, Kekayaan Gubernur PKS Naik 400 Persen

SENIN, 09 MEI 2011 | 15:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Ahmad Heryawan baru pertama kali melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi setelah dirinya menjabat Gubernur Jawa Barat selama tiga tahun.  Belum diketahui berapa total kekayaan yang dimiliki kader PKS itu per saat ini.

Sebelum menjadi gubernur Ahmad pernah dua kali melaporkan harta kekayaannya. Pertama tahun 2001 saat dirinya menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Kedua pada tahun 2007, sesaat sebelum mencalonkan diri jadi gubernur. Dari dua laporan terakhir itu, total kekayaan yang dimiliki Ahmad meningkat 400 persen.

Dari informasi yang didapat dari pojok anti korupsi KPK, harta kekayaan Ahmad per 30 Oktober 2001 sebanyak Rp 375,6 juta dan 1.900 dolar AS.


Sementara per 31 Desember 2007, hartanya menjadi Rp 1,811 miliar dan 72 ribu US Dolar dengan rincian berupa harta tidak bergerak, tanah bangunan senilai Rp 811,4 juta, kendaraan bermotor senilai Rp415,5 juta serta logam mulia senilai Rp 413,6 juta. Dan sisanya, berupa giro sebanyak Rp156,5 juta dan piutang sebesar Rp 14 juta. [wid]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya