Berita

johan budi/ist

Jubir KPK Belum Bisa Pastikan Bendum Demokrat Diperiksa

MINGGU, 08 MEI 2011 | 13:00 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, belum bisa memastikan jika KPK telah mengundang  Bendahara Umum, M Nazaruddin, untuk diperiksa dalam kasus suap pembangunan wisma atlit di Palembang.

"Belum tahu. Belum bisa nge-cek," kata Johan kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Minggu, 8/5).

Beredar informasi jika Bendahara Umum Demokrat, M Nazaruddin akan dipanggil dan diperiksa tim penyidik KPK pekan depan. Nazaruddin sendiri dikabarkan sudah menerima undangan pemeriksaan dari tim penyidik KPK.


Nazaruddin disebut-sebut menikmati 13 persen atau sekitar Rp25 miliar lebih dari nilai total pembangunan wisma yang mencapai Rp199 miliar.

Bekas pengacara Rosa, Kamaruddin Simanjuntak, mengungkap, Nazaruddin merupakan bos Rosa di PT Anak Negeri. PT DGI sendiri sudah melunasi fee Rp 25 miliar lebih kepada Nazaruddin Januari lalu. [yan]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya