Berita

habiburokhman

Gerindra Bidik Mafia Partai Berkuasa di Balik Proyek Gedung DPR

SENIN, 02 MEI 2011 | 10:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. PT Duta Graha Indah mundur dari prakualifikasi tender proyek pembangunan gedung baru DPR setelah diduga terlibat dalam kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dampaknya, ada kemungkinan proyek kontroversial pembangunan gedung baru DPR ditunda.

PT DGI adalah satu-satunya perusahaan swasta, empat lainnya BUMN, yang diloloskan Sekretariat Jenderal DPR masuk tahap prakualifikasi tender pembangunan gedung baru Dewan. Tapi, pejabatnya tertangkap basah oleh KPK dalam kasus suap di Kemenpora.

Menurut penggugat citizen law suit terhadap proyek gedung baru DPR, Habiburokhman, kenyataan itu menunjukkan selama ini proses tender proyek tersebut bermasalah.


"Seharusnya, pengunduran diri PT DGI itu berpengaruh pada rencana pembangunan. Sebuah perusahaan yang diragukan kredibilitasnya bisa masuk prakualifikasi," ujar Habiburokhman, yang adalah Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (2/5).

Masyarakat, menurutnya, akhirnya mencium aroma korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proyek trilunan rupiah itu. Apalagi ada dugaan bahwa keterlibatan PT DGI dalam suap menyuap di Kemenpora melibatkan politisi dari Partai Demokrat seperti dibeberkan pengacara salah seorang tersangka suap.   
 
"Jangan-jangan ada mafia di partai besar yang bermain di dalam proyek-proyek gedung pemerintah saat ini," ungkapnya.

Dia tidak membantah kemungkinan proyek-proyek gedung pemerintah sebagai pintu masuk menambah pundi-pundi duit Parpol yang berkuasa.

"Dan pada akhirnya, kita akan sama-sama tahu siapa pemainnya," tegasnya.[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya