Pihak TNI Tetap Bungkam Soal Alasan Makam Letkol Heru Atmodjo Dibongkar

RMOL. Pihak TNI tetap bungkam mengenai alasan pembongkaran dan pemindahan makam Letkol Udara Heru Atmodjo dari Taman Makam Pahlawan Kalibata pada bulan lalu (24/3).

Kepada Rakyat Merdeka Online, Kepala Dinas Penerangan Umum Puspen TNI, Kolonel Minulyo Suprapto hanya mengatakan, pembongkaran makam mantan asisten Direktur Intelijen Angkatan Udara RI ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Yang aku tahu bahwa untuk dimakamkan di makam TMP ada prosedur, ada tata cara, ada aturan, ada kriteria yang harus dipenuhi. Sekarang setelah diadakan penelitian, beliau (alm Heru) ternyata tidak memenuhi kriteria sehingga harus dipindahkan," ujarnya saat dihubungi sesaat lalu (Kamis, 28/4).

Mengenai alasannya, Kolonel Minulyo pun menyarankan agar menanyakan langsung kepada pihak Mabes TNI AU.

"Detil-detilnya tolong ditanyakan ke Mabes TNI AU karena almarhum ini organik AU," demikian Kadispen Puspen TNI.

Jawaban senada juga disampaikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono ketika ditanya wartawan soal itu.

 "Saya kira saya enggak bisa jawab itu, saya kira kurang tepat disitu," elak Panglima Agus usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Selasa kemarin (26/4).

Muncul dugaan bahwa pembongkaran makam Heru dikarenakan semasa hidup, orang kedua di Dinas Intelijen AURI ini selalu dikaitkan dengan Gerakan 30 September yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. Seorang peneliti dari Universitas Leiden Belanda, Prof Dr Coen Holtzappel, bahkan pernah menuding Heru sebagai pemimpin G30S/PKI.

Dalam artikel berjudul "A Political Movement of the Armed Forces or an Intelligence Operation?", Holtzappel menulis G30S/PKI sebagai operasi intelijen AU, yang dipimpin Letkol (Pnb) Heru Atmodjo. Heru juga dituduh "menyediakan senjata, truk, dan uang" dalam G30S/PKI.

Tuduhan ini kemudian dibantah Heru dalam buku berjudul "Gerakan 30 September, Kesaksian Letkol (Pnb) Heru Atmodjo". Dalam buku itu, Heru menceritakan perannya sehari sebelum peristiwa hingga empat hari setelah peristiwa. Heru membantah mengikuti rapat-rapat yang dilakukan PKI. [wid]