Berita

KPK Minta 61 Petugas BPKP Diikhlaskan

KAMIS, 21 APRIL 2011 | 12:28 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam bidang pemberantasan korupsi.

Di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, hadir Ketua KPK, Busyro Muqoddas dan Kepala BPKP, Mardiasmo. Mereka hadir bersama jajaran pimpinan lembaga yang dipimpinnya.

Kerja sama mencakup pencegahan, penindakan, peningkatan kapasitas SDM, dan pertukaran data informasi. Kerjasama di bidang pencegahan sampai pada penelitian dan pengembangan. Di bidang operasional kerjasama dalam bidang penindakan meliputi audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, serta pemberian keterangan ahli.


KPK juga berharap BPKP mengikhlaskan 61 petugasnya untuk tetap membantu KPK.

"Jangan ditarik dulu. Sangat membantu kerja-kerja KPK dalam upaya memberantas korupsi. Mohon diikhlaskan saja," kata Busyro Muqaddas di sela-sela penandatanganan kerjasama antara KPK dan BPKP, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/4).

Ia menambahkan, dirinya dan pimpinan KPK lainnya selalu berupaya meneguhkan komitmen agar 61 petugas BPKP yang kini diperbantukan di KPK bisa terus bekerja secara profesional sekalipun peluang kriminalisasi oleh musuh-musuh KPK sangat besar.

"Walaupun banyak ancaman, nampaknya mereka sudah kerasan. Jadi jangan diambil dulu," katanya.[ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya