Berita

presiden sby/ist

SBY Mestinya Tak Buat Kontrak Koalisi Baru

RABU, 20 APRIL 2011 | 09:28 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Enam pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PKB telah setuju dengan kontrak koalisi baru. Namun, salah seorang fungsionaris pendukung partai pemerintah itu menilai mestinya kontrak baru tersebut tak perlu dibuat.

"Mestinya tidak perlu ada pembaruan kontrak itu. Karena bagaimana pun juga DPR itu harus menjalankan fungsi kritisisme," ungkap Ketua DPP Partai Golkar, Hajrianto Y Thohari kepada Rakyat Merdeka Online tadi malam di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski telah ada kontrak baru, tegasnya, Partai Golkar tetap seperti semula, yaitu kritis dalam menjalankan fungsi-fungsi DPR. Karena menurut Golkar, dalam kontrak koalisi baru yang berubah hanya kalimat, tetapi subtstansinya tetap tidak ada penyeragaman dan tidak ada pembungkaman atas kririsisme di DPR.


"Karena bagi Golkar, yang jauh lebih penting adalah menyalurkan spirasi rakyat dengan menjalankan fungsi DPR DPR dengan baik dan maksimal. Maka penyeragaman tidak masuk akal. Dan oleh karena itu, tidak relevan pemberian reward and punishment yang hanya diukur dari persepktif kesetiaan," tandas Wakil Ketua MPR ini. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya