Berita

Hajrianto Y Thohari

Golkar: PKB Masih Berparadigma Orba

RABU, 20 APRIL 2011 | 08:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Imbauan PKB kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memberikan sanksi tegas bila Partai Golkar dan PKS kembali mbalela tak relevan, meski sudah ada kontrak koalisi yang baru. Imbauan PKB itu menunjukkan partai nahdliyyin itu masih berpikir cara Orde Baru.

"Menurut saya imbauan itu tidak relevan dengan era demokrasi seperti sekarang ini. Itu pengertian koalisi dalam pengertian lama dalam paradigma ketika kita belum melakukan reformasi," kata Ketua DPP Partai Golkar, Hajrianto Y Thohari kepada Rakyat Merdeka Online tadi malam di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
    
Imbauan PKB itu juga, sambung Wakil Ketua MPR ini, karena PKB mendefenisikan koalisi itu sebagai penyeragaman. Sedangkan penyeragaman itu sebuah praktik yang anakronisme dengan semangat demokrasi seperti yang sedang dibangun sekarang ini. Sebab DPR memiliki fungsi menjalankan pengawasan, legislasi, dan anggaran.


"Yang kesemua itu harus (dijalankan) secara kritis. Kan tentu tidak mungkin tanpa kritisisme orang membuat undang undang  yang pro rakyat dan tidak mungkin kita akan melakukan pengawasan dengan baik kalau tidak ada kritisisme," tandas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya