Berita

sby/ist

Serahkan ke SBY bila PKS Belum Juga Tanda Tangani Kontrak Baru

JUMAT, 15 APRIL 2011 | 12:51 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera tidak perlu diberikan deadline waktu untuk segera menandatangani kontrak koalisi yang partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintah.

"Saya pikir bukan deadline lah. Tapi kalau ingin berkoalisi, saya pikir draft ini harus segera ditandatangani," kata Sekretaris Setgab, Syarief Hasan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 15/4).

Bila memang PKS belum juga berkenan untuk menandatangani kontrak baru yang dibuat oleh Presiden SBY itu, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal lagi, hal itu diserahkan kepada SBY, selaku Ketua Setgab.


"Kembali kepada Ketua Setgab. Keputusannya ada pada Ketua Setgab. Karena yang (partai politik) berkoalisi kan dengan Pak Setgab," ungkap polisi senior Partai Demokrat yang juga Menteri Koperasi dan UKM ini. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya