Berita

syarief hasan/ist

Beda Dengan Hatta, Syarief Tegaskan Kontrak Koalisi Baru SBY yang Buat

JUMAT, 15 APRIL 2011 | 11:19 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Kontrak koalisi partai politik pendukung pemerintah yang dipertegas kembali isinya merupakan buatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena Presiden yang menjadi Ketua Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintah.

"Iya dong. Dalam hal hal ini dipimpin Pak Ketua Setgab," kata Sekretaris Setgab, Syarief Hasan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 15/4).

Menteri Koperasi dan UKM ini menjelaskan, kontrak koalisi yang baru ini hanya berupa penguatan dari kontrak sebelumnya. Karena itu ada sedikit perubahan.


"Ketua harian tidak ada. Pak Ical (Aburizal Bakrie) jadi wakil ketua. Kemudian pimpinan rapat itu secara bergantian (dipimpin) oleh ketua-ketua umum partai koalisi," jelasnya.

Dia menekankan, kontrak koalisi ini juga untuk kembali mengingatkan bahwa partai politik berkoalisi tidak hanya di eksekutif, tapi termasuk juga di parlemen, dengan tetap memelihara fungsi DPR dalam melakukan chek and balance kepada pemerintah.

"Seyogyanya ada. Tapi kalau bicara reward dan punishment itu ada di domain Pak Ketua Setgab dalam hal ini Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," ungkapnya saat ditanya, apakah ada sanksi bagi partai politik yang tidak mengindahkan kesepakatan.

Dalam wawancara dengan harian Rakyat Merdeka yang dimuat hari ini, Ketua Umum Partai Amamat Nasional Hatta Rajasa membantah bahwa SBY yang membuat draft koalisi baru itu.

Sebenarnya apa yang di­ingin­kan SBY dari draft koalisi model baru?
Saya perlu sampaikan bahwa  presiden tidak pernah membuat draft koalisi. Presiden hanya menggariskan bahwa koalisi ha­rus solid, membangun kebersa­maan untuk mensukseskan peme­rintahan, dan membangun kese­jah­teraan rakyat sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini. Namun demikian tetap saja tidak menghilangkan daya kritis.

Ah, masa presiden tidak mem­buat draft koalisi?    
Kalau yang sekarang, presiden tidak membuat draft koalisi dan presiden tidak negosiasi pasal demi pasal. Itu bukan urusan presiden. Intinya, presiden ingin pemerintahan ini berjalan, ada kontrak politik yang menun­juk­kan integritas kita. Kemudian integritas itu mengantarkan kita untuk mencapai target-target yang kita tetapkan. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya