Sesat, Mengkaitkan SBY dengan Gedung Baru DPR

RMOL. Pernyataan Koalisi Penegak Citra DPR dan Pemantau Rencana Pembangunan Gedung DPR, yang mengatakan bahwa Presiden SBY telah bersandiwara dalam menyikapi pembangunan gedung baru DPR merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar. Sikap SBY terhadap rencana pembangunan gedung baru senilai Rp1,1 triliun itu sudah jelas, yakni menolak dengan pertimbangan efisiensi anggaran.

"Niat dan ketulusan SBY sudah jelas. Perlu ada efisiensi dan optimasi anggaran," ujar Sekjend Gerakan Aman Adil Sejahtera Untuk Indonesia (Garansi) Didik Mukrianto, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, Kamis malam (14/4).

Mestinya, Koalisi Penegak Citra DPR dan Pemantau Rencana Pembangunan Gedung DPR, yang merupakan gabungan dari beberapa LSM itu, menjadikan sikap SBY sebagai momentum dan gerakan positif untuk kepentingan bangsa. Bukan sebaliknya, menyikapinya dengan sangat tendensius dan jauh dari nilai-nilai nasionalisme kebangsaan.

"Seharusnya itu disikapi secara proporsional dan jujur. Niat dan ajakan SBY sudah didasarkan pada kewenangan kelembagaan," katanya lagi.

Dalam tataran ketatanegaraan, ingat Didik, perbedaan sikap di eksekutif dan legislatif terkait dengan efisiensi dan optimasi harus disikapi secara proporsional kelembagaan. Kalau kemudian masalahnya selalu dituduhkan kepada SBY sebagai pemangku eksekutif, maka mereka sebenarnya tengah menyebar fitnah dan  pembunuhan karakter yang membuat bingung masyarakat.

"Salah besar kalau serta merta semua disalahkan kepada SBY. Harusnya kita apresiasi sikap SBY itu. Dan karenanya harus mewaspadai agenda yang dibawa mereka," imbuhnya. [ade]