Berita

ilustrasi

Bisnis

Aneh, Dana Alokasi Umum Malah Memperbesar Kesenjangan Ekonomi

RABU, 13 APRIL 2011 | 16:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Dana perimbangan yang sebenarnya bertujuan untuk mempersempit kesenjangan fiskal secara horizontal dan vertikal gagal menjadi instrumen fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta antara daerah dengan daerah lain gagal  mencapai tujuannya.

Pasalnya, dana perimbangan khususnya dana alokasi umum malah semakin memperlebar kesenjangan ekonomi antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Hal itu dikatakan Ekonom dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (13/4).


"Sejatinya dana alokasi umum yang formulanya telah baku, agar mampu mempersempit kesenjangan horizontal, pada prakteknya terjadi banyak kompromi dan tawar menawar," kata penulis buku Akrobat Pembangunan ini.

Kompromi itu, imbuh Dahnil dilakukan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan anggota DPR RI. Modusnya memperbesar dana alokasi umum daerah tertentu, sehingga besarannya diluar kewajaran.

"Oleh sebab itu perlu kiranya memperbaiki mekanisme dana perimbangan, agar efektif mempersempit kesenjangan fiskal antar daerah, pemerintah pusat dan daerah yang lain," imbuhnya.[arp]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya