Berita

ilustrasi/ist

KOALISI

PPP Pastikan Tak Ada Penyeragaman

MINGGU, 10 APRIL 2011 | 20:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Draf Memorandum of Understanding koalisi baru yang disodorkan Presiden SBY sebagai Ketua Sekretariat Gabungan kepada partai-partai koalisi pendukung dipastikan tidak memuat opsi penyeragaman.

"Sejauh ini draf yang disampaikan kepada PPP tidak ada poin penyeragaman itu," tegas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuzy di kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (10/4).

Romy, demikian dia disapa, kembali menegaskan SBY, Demokrat maupun partai-partai yang tergabung dalam Setgab bisa menanggapi secara arif soal kebutuhan penyeragaman suara di parlemen itu. Penyeragaman dalam koalisi, katanya, tidak mungkin dilakukan karena akan menghilangkan eksistensi masing-masing partai anggota koalisi.


"Kalaupun nanti poin-poin drafnya berkembang, ada penyeragaman itu karena respons balik dari Golkar, Pak SBY pasti akan merevisi rencana draf koalisinya. Pak SBY pasti akan mengkomunikasikannya, meminta tanggapan dari partai anggota Setgab lainnya," katanya. [wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya