Berita

ahmad muzani/ist

Sekjen Gerindra Curigai Partai Besar Keruk Suara Lewat Peningkatan PT

MINGGU, 10 APRIL 2011 | 16:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Partai Gerakan Indonesia Raya menengarai, usul partai-partai besar dalam rencana revisi Undang-Undang Pemilu, salah satunya menaikkan parliamentary treshold menjadi 5 persen, dimaksudkan hanya untuk mempertahankan kemapanan.

"Alasan soal PT yang mesti 5 persen itu hanya untuk meraup suara saja. Wacana mempersempit jumlah dapil (daerah pemilihan) menjadi lebih kecil juga sama, dimakudkan untuk memperbanyak kursi dari partai, " kata Sekjend Gerindra, Ahmad Muzani, saat berbicara dalam diskusi "Bagaimana Membagi Kursi Yang Adil" di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/4).

Muara usul dari peningkatan PT dan mempersempit dapil, katanya, akan menjadikan sistem politik berubah cukup drastis, dari sistem proporsional menjadi sistem distrik. Lagi-lagi, Mujani pun menengarai, wacana itu digembar-gemborkan partai besar dengan niat meraup suara banyak di Pemilu.


"Sistem distrik diwacanakan oleh satu partai yang ingin bisa mengeruk suara banyak. Ingat, sistem distrik tidak menggambarkan keanekaragaman politik. Sistem Pemilu yang pas dengan situasi Indonesia adalah sistem proporsional. Sistem Pembagian kursi seperti kemarin, 560 kursi dan 77 dapil sudah oke," imbuhnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya