Berita

muhaimin iskandar/ist

Muhaimin Iskandar: Peningkatan Ambang Batas Hasilkan Pemilu Manipulatif

MINGGU, 10 APRIL 2011 | 14:36 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak usul peningkatan ambang batas parliamentary threshold parlemen menjadi 5 persen, dari sebelumnya 2,5 persen.

Bagi PKB, peningkatan ambang batas tersebut akan memberangus hak-hak politik masyarakat. Karena suara rakyat terancam tidak diwakili di DPR.

"(Peningkatan ambang batas itu) tidak akan merangkum hak-hak politik masyarakat," ujar Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, di sela-sela diskusi, 'Bagaimana Membagi Kursi Yang Adil' di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu siang (10/4).


Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berpendapat peningkatan parliamentary threshold  akan menghasilkan pemilihan umum yang tidak sempurna dan manipulatif. Karena itu bagi PKB, parliamentary thresold tidak perlu ditingkatkan.

"Kita ingin hasil Pemilu merupakan hasil suara rakyat yang sesungguhnya. Tidak ada suara-suara yang hangus. Kita ingin Pemilu yang benar-benar mencerminkan suara rakyat, Pemilu yang transparan dan Pemilu yang tidak termanipulasi," katanya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya