RMOL. Pernyataan Ketua Fraksi Demokrat M Jafar Hafsah yang akan mendukung peninjauan atau penangguhan sementara pembangunan gedung DPR jika rakyat menghendaki diharapkan bukan sebuah sandiwara baru yang berujung pada kekecewaan masyarakat.
"Sebab hakikinya, fraksi Demokrat tak perlu menunggu gumpalan kekesalan masyarakat," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti dalam keterangan pers yang diterima Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 10/4).
Untuk menguatkan argumennya, Ray mengutip survei nasional yang digelar sebuah harian nasional yang menyimpulkan 82,2 persen masyarakat Indonesia menolak pembangunan gedung DPR. Ray menegaskan itu, karena ucapan pemanis seperti itu bukan barang baru dalam proses pembangunan DPR ini. Bahkan telah berkali-kali kebohongan berseliweran menjadi bagian dari proses ini.
"Terakhir dua sandiwara aneh melaju seiring dengan penetapan ulang DPR soal kelanjutan pembangunan DPR," tegasnya.
Pertama, soal kesepakatan biaya gedung DPR akan dievaluasi dengan meminta jasa Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, pernyataan itu ambigu sebab pada saat yang sama DPR tetap melanjutkan pembangunan gedung DPR, tanpa perlu merasa menunda terlebih dahulu sampai ditemukan harga yang pas dan tetap.
Sementara itu, pada hari yang sama, Presiden juga telah berpidato yang memberi sinyal jelas bahwa lebih baik pembangunan gedung DPR ditunda dan dananya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih penting.
"Tetapi hanya dalam hitungan jam, wakil Demokrat dan ketua DPR yang juga anggota Fraksi Demokrat memutuskan tetap melanjutkan pembangunan gedung. Apakah ini namanya kalau bukan sandiwara yang menipu?" katanya mempertanyakan.
Beberapa fraksi yang lain juga potensial melakukan permainan sandiwara. Karena tak masuk diakal bagaimana mungkin ada dua pernyataan yang berbeda dalam kasus yang sama. Dalam rapat konsultasi dinyatakan bahwa seluruh fraksi telah menyatakan menyetujui melanjutkan pembangunan gedung, tetapi di luar rapat itu fraksi tersebut menyatakan bahwa hakekatnya mereka meminta ditunda.
"Aneh bin ajaib, fraksi tersebut bahkan tidak terlihat meminta pertanggungjawaban dan keterangan dari wakil mereka yang hadir dalam rapat konsultasi tersebut tetapi sibuk mengumbar pernyataan bahwa fraksi mereka menolak," katanya tanpa memerinci fraksi yang dimaksud.
Padahal langkah pasti, positif dan jelas akan dapat membuktikan kebenaran ungkapan pernyataan mereka menolak pembangunan gedung DPR adalah segera meminta keterangan dari wakil mereka yang ikut di rapat konsultasi, yang menyimpulkan pembangunan gedung DPR berlanjut, meski dua fraksi PAN dan Gerindra menolak.
"Jika memang ditemukan adanya kebohongan pernyataan ketua DPR, maka langkah mengadukan unsur pimpinan ke Badan Kehormatan adalah langkah tepat dan elegan," tandas Ray.
[zul]
