RMOL. Rencana pembangunan gedung DPR telah melalui prosuder dan mekanisme yang berlaku di DPR. Pembangunan itu rencana strategis Badan Urusan Rumah Tangga, dibawa ke Badan Musyawarah, lalu disetujui di Rapat Paripurna.
"Semua (fraksi) mengatakan setuju. Pada saat itu, Pak Marzuk Alie mengatakan, kalau ada satu fraksi saja yang tidak setuju, tidak kan voting, maka akan dibatalkan. Tapi semua setuju melalui musyawarah mufakat," kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan.
Posisi Partai Demokrat, terang anggota Komisi I DPR ini, hanya mengamankan keputusan yang telah diambil bersama. Makanya dia menepis anggapan bahwa Demokrat memaksankaan kehendak supaya dibangun gedung baru.
"Kami juga tidak memaksakan kehendak jangan ada gedung baru. Yang kami lakukan adalah mengamankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Itu saja," tegasnya dalam diskusi di
Metro TV pagi ini.
Soal permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar rencana pembangunan gedung itu ditunda atau dibatalkan, menurut Ramadhan itu hanya sebatas saran, bukan intervensi. Karena Presiden tidak akan mengintervensi DPR. Tapi Ramadhan mengingatkan, SBY sudah banyak membatalkan rencana pembangunan berdasarkan efesiensi di lingkungan Istana.
"Di Sekneg ada banyak sudah rencana pembangunan yang dibatalkan. Pembelian kendaraan, pembelian pesawat presiden dan sebagainya. Artinya ada optimasi dan efesiensi anggaran. Itu kan dari lembaga Kepresiden, beliau bisa lakukan. Tapi kalau DPR, ya DPR saja memutuskan," tegas mantan wartawan ini.
[zul]
