RMOL. PDI Perjuangan miris melihat orang-orang yang didukung untuk menjadi kepala daerah lalu bergabung ke partai lain. Partai hanya dijadikan untuk mendapatkan kekuasaan.
"Sebenarnya begini, problem yang kita hadapi adalah partai itu hanya menjadi kendaraan saja bagi orang yang mencari kepentingan praktis in case, kasus Pilkada. Mereka dengan seenaknya saja tanpa etika bergabung ke partai lain," kata fungsionaris DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 7/4).
Karena itu, Ganjar membenarkan Megawati Soekarnoputri pernah mengusulkan dibuat satu payung hukum untuk menghindari kutu loncat tersebut. Namun, anggota Komisi II ini mengakui PDI Perjuangan belum memiliki formalasi yang pas tentang bentuk payung hukum tersebut.
"Memang tidak cukup mudah untuk diatur. Karena tidak seluruh kepala daerah didukung satu partai. Jadi agak rumit,
complicated. Biasanya didukung banyak partai. Misalnya, Foke (Fauzi Bowo), kan nggak jelas. Dia dukung banyak partai, sekarang pindah ke Demokrat," tegas politisi muda ini.
Kecuali, katanya, bila kepala daerah itu didukung oleh satu partai. Kalau kasusnya seperti itu, partai bisa mencabut dukungan, meski tidak akan berpengaruh terhadap posisi sang kepala daerah. Tapi, partai bisa menjadi oposisi karena sang kepala daerah sudah tidak sejalan dengan garis dan visi-misi partai.
[zul]
