Berita

Hanya Kader PKS Yang Tak Ikut Tanda Tangan Petisi Tolak Gedung Baru DPR

KAMIS, 07 APRIL 2011 | 08:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Inisiator Petisi Penolakan Pembangunan Gedung Baru DPR tidak peduli dengan jumlah anggota DPR yang ikut menandatangani Petisi tersebut.

"Inikan mengirimkan signal bahwa cukup banyak kawan-kawan anggota DPR yang tidak terikat dengan sikap partai, tapi lebih menginginkan agar kita lebih mendegarkan aspirsasi rakyat," kata inisiator Petisi, Teguh Juwarno, kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 7/4).

Hal itu ia tegaskan menanggapi jumlah anggota DPR yang ikut tanda tangan Petisi Penolakan hanya 50 orang. Angka itu katanya, berdasarkan, laporan terakhir yang ia terima kemarin.


Tapi, sejauh ini dia memastikan, hampir semua fraksi yang ada di DPR, ada anggotanya yang ikut tanda tangan, bahkan dari Fraksi Demokrat, yang ngotot mendukung pembangunan gedung baru DPR.

Adalah Roy Suryo dari partai penguasa itu yang ikut tanda tangan. Sedangkan PAN dan Gerindra, sudah dari awal menyatakan penolakan rencana pembangunan gedung baru tersebut. Dari PPP yang tanda tangan adalah Hasrul Azwar dan Romahurmuzi; dari PKB Abdul Malik Haramian dan Gitalis Dwi Natarina; dari PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko; dari Golkar Basuki dan dari Hanura Jamal Aziz.

Namun, sepengetahuan Teguh, yang juga Sekretaris Fraksi PAN ini, politisi PKS yang tak ada sama sekali ikut membubuhkan tanda tangan menolak pembangungan gedung DPR. "Ya PKS belum ada tanda tanda tangan. Mungkin hari ini," katanya.

Teguh belum bisa memastikan apakah Petisi itu akan disampaikan pada saat rapat konsultasi atau ke rapat Paripurna.

Hari ini, pukul 14.00 WIB, rapat konsultasi tentang kelanjutkan pembangunan gedung baru DPR antara Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan digelar. Rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat pada Selasa lalu yang gagal dilaksanakan. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya