Berita

ilustrasi kemiskinan

Data Pembangunan Ekonomi SBY Versi BPS Sarat Manipulasi Angka

RABU, 06 APRIL 2011 | 22:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Badan Pusat Statistik (BPS) membantah tuduhan bahwa pertumbuhan ekonomi era SBY tidak membawa kemajuan kesejahteraan rakyat dan hanya memperhatikan kepentingan orang kaya dan orang asing. Tuduhan itu hanyalah kebencian tanpa data yang bisa dipercaya.

Buktinya, sejak tahun 2006 jumlah penduduk miskin Indonesia menurun cukup signifikan. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 39,3 juta, menurun menjadi menjadi 31,05 juta pada tahun 2010.

Namun, Dahnil Anzar Simanjuntak, ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten tidak serta merta percaya dengan data BPS. Indikator kemiskinan yang turun, imbuh Dahnil, harus di redefenisi.


"Mereka (BPS) menyebut kaum miskin adalah yang berpenghasilan 211.726 (survei 2010). Dan apabila dihitung perhari per kapita, mereka yang disebut miskin adalah yang berpengeluaran dibawah Rp 6.000 per kapita," katanya kepada Rakyat Merdeka Online melalui pesan elektronik, Rabu (6/4).

Sedangkan, masih kata Dahnial, kriteria World Bank yang disebut miskin adalah mereka yang berpenghasilan dibawah USD 2 atau sekitar Rp 17.000. Dan jelas definisi dan ukuran kemiskinan versi BPS yang disebutkan terus menurun.

Data ini juga mengabaikan kelayakan manusiawi, tetapi pro manipulasi angka indikator pembangunan. "Jangan sampai perilaku akrobasi yang berorientasi pada keelokkan angka dibuat, agar seolah-olah kinerja ekonomi berhasil dan bekerja secara efektif. Sampai kapan pun, apabila orientasi pembangunan hanya berdasar formalitas angka dan abai orientasi kesejahteraan manusia, maka pembangunan tidak akan pernah dirasakan rakyat," imbuhnya. [arp]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya