Berita

Gaet Kepala Daerah, Partai Demokrat Sebut Itu Hal Biasa

RABU, 06 APRIL 2011 | 11:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Cap partai pragmatis dialamatkan kepada Partai Demokrat setelah partai berkuasa ini menggaet sejumlah kepala daerah. Terakhir, Partai Demokrat menarik Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang juga politisi PBB, Zainul Majdi. Tapi Partai Demokrat menepis.

"Jangan dibilang pragmatis. Partai Demokrat dari awal dibangun sebagai partai terbuka yang berbasis nasionalisme religius. Siapa saja boleh mendaftar, tidak dibatasi. Karena terbuka, baik dari pejabat politik, dari tokoh agama, apapun namanya eks-eks silakan masuk," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 6/4).

Sutan mengakui, semua partai, termasuk Partai Demokrat, berusaha untuk menggaet tokoh-tokoh di daerah untuk menjadi bagian dari partainya. Karena itu dimaksudkan sebagai kesinambungan partai.


"Pastilah, itu strategi partai. Itu hal biasa," tegasnya.

Terkait dengan Partai Demokrat, dia menjelaskan, kepala-kepala daerah itu diberi peluangan untuk bergabung setelah sebelumnya ditanyakan, apakah bersedia membangun kesejahteraan rakyat atau tidak. Partai Demokrat memiliki kepentingan itu agar tujuan menyejahterakan rakyat secara nasional menjadi lebih mudah.

"Tapi ada yang mau dan ada yang tidak tertarik untuk bergabung. Yang jelas karena ada link and match-lah," ujarnya.

Terkait beberapa kepala daerah yang bergabung dengan partainya, Sutan memastikan rata-rata mereka bukan orang partai. Tapi, tokoh yang didukung partai besar pada saat pemilihan gubernur pada periode pertama. Misalnya, Gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang.

"Nah tapi di periode kedua, dia merapat ke Demokrat, ya lalu kami tangkap peluang itu," tandasnya.

Anggota Komisi VII DPR ini tidak menampik ada sebagian kepala daerah bergabung dengan partainya agar bisa melanjutkan sebagai kepala daerah untuk periode kedua. Tapi, dia menepis, bila disebut kepala daerah itu bergabung dengan partainya agar dibackingi, bila terjerat hukum.

 "Kalau untuk membackingi, itu salah. Contoh, Gubernur Bengkulu, Agusrin (Najamuddin). Dia jadi tersangka. Ini masalah hukum, apa bisa Demokrat ikut-ikutan. Mana ada itu," tegasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya