Berita

ilustrasi/ist

Berita Tentang Wajah Buruk Indonesia Di Media Asing Sudah Jadi Hal Yang Biasa

RABU, 06 APRIL 2011 | 08:13 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Di komunitas internasional pembicaraan mengenai situasi Indonesia yang semakin buruk dalam beberapa tahun terakhir di bawah pemerintahan SBY bukan barang baru lagi. Ini menggoyahkan segala catatan indah mengenai prestasi Indonesia yang dipandang sebagai salah satu contoh dan model negara yang relatif mampu mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi di saat bersamaan.

Dua pemilihan umum dan pemilihan presiden di tahun 2004 dan 2009 dipuji banyak kalangan internasional sebagai pemilihan yang paling demokratis pasca Soeharto. Begitu juga dengan nasib baik Indonesia selamat dari krisis ekonomi 2008. Indonesia pun diberi kehormatan duduk di kelompok G-20 dan kini menjadi ketua Asean.

Namun belakangan, cerita-cerita berbau negatif mengenai kondisi Indonesia di bawah pemerintahan SBY, yang berkaitan dengan situasi politik dan demokrasi maupun ekonomi dan hukum, mulai diberitakan oleh berbagai media massa asing apa adanya. Seakan berita yang memperlihatkan sisi buruk wajah Indonesia ini sudah tidak menjadi tabu lagi. Dalam tiga pekan terakhir setidaknya ada empat pemberitaan media massa asing yang dengan sangat tajam menyoroti kondisi Indonesia di bawah SBY.

Dimulai dari pemberitaan mengenai dokumen nota diplomatik Kedubes Amerika Serikat yang dibocorkan WikiLeaks di The Age dan Sydney Morning Herald yang terbit di Australia. Artikel yang ditulis Philip Doring yang terbit di kedua koran itu menyoroti berbagai kasus, mulai dari korupsi sampai tekanan politik, yang melibatkan Presiden SBY dan sejumlah orang terdekatnya. Terlepas dari sifat informasi yang dikirimkan Kedubes AS di Jakarta ke Washington DC yang belum bisa dinyatakan bersifat final, namun pemberitaan seperti itu tentu membuat masyarakat internasional mulai menduga-duga apakah benar ada yang salah di Indonesia.

Selanjutnya, Al Jazeera yang bermarkas di Qatar menurunkan pemberitaan mengenai "ketidaktegasan pemerintah Indonesia dalam menghadapi agresivitas sekelompok masyarakat terhadap kelompok yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda". Al Jazeera juga menurunkan pemberitaan mengenai "rencana sejumlah purnawirawan jenderal TNI melakukan kudeta".

Wall Street Journal edisi Asia menjelang tutup bulan Maret lalu seperti tak mau kalah. Sebuah artikel yang ditulis peneliti Kelley Currie menohok ketidaktegasan SBY dalam menghadapi persoalan di Indonesia. Ketidaktegasan ini membuat seolah Indonesia mengidap penyakit gatal selama tujuh tahun terakhir.

Terakhir, dua hari setelah Wall Street Journal, jurnalis Reuters Neil Chatterjee dalam artikel analitik “Risiko Kunci Politik yang Harus Diperhatikan di Indonesia” yang juga diterbitkan sejumlah media massa asing seperti Los Angeles Times, mengatakan, setelah terpilih kembali sebagai presiden di tahun 2009 masyarakat berharap agar SBY dapat menggunakan periode kedua ini untuk memperlihatkan legasinya sebagai tokoh reformasi yang progresif. Namun sejauh ini harapan itu belum terwujud.

Ini bukan baru pertama kali Chatterjee menyatakan hal itu. Analisa ini telah disampaikannya beberapa bulan lalu dan juga pernah dimuat media massa berbahasa Inggris yang terbit di Indonesia.

Chatterjee pun mengkritisi semangat besar yang kerap dikumandangkan pemerintahan SBY untuk menekan dan memberantas korupsi. Faktanya, dalam Indeks Persepsi Korupsi edisi terakhir yang dikeluarkan Transparency International tahun 2009 disebutkan bahwa Indonesia mengantongi poin 2,8 dari 10. Menurut Chatterjee, ini adalah sinyal kuat bahwa sama sekali tidak ada kemajuan dalam hal pemberantasan korupsi di era SBY.

“Hukuman penjara selama tujuh tahun untuk Gayus Tambunan, pejabat kecil di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengagetkan masyarakat karena menyuap petugas untuk dapat keluar dari tahanan, sangat mengecewakan,” ujarnya.

Seperti kebanyakan analisa dan pemerhati dari kalangan luar negeri, Chatterjee juga menyoroti ketidaktegasan pemerintahan SBY dalam menghadapi tekanan kelompok fundamental yang tidak segan-segan menyerang kelompok minoritas dan penganut paham kepercayaan yang berbeda. [guh]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya