Berita

ilustrasi/ist

PBB Tak Ambil Pusing Wacana Kenaikan Ambang Batas

MINGGU, 03 APRIL 2011 | 12:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Peningkatan persentase ambang batas atau parliamentary treshold untuk parlemen saat ini masih diperdebatkan. Ada partai yang menginginkan ambang batas dinaikkan menjadi 5 persen dari sebelumnya hanya 2,5 persen. Namun ada juga yang meminta tetap seperti semula.

Partai Bulan Bintang, partai yang pada pemilihan umum 2009 lalu tidak memenuhi ambang batas 2,5 persen sehingga terpental dari Senayan, mengaku tidak ambil pusing dengan wacana peningkatan ambang batas tersebut.

"Yang jelas PBB itu, di dalam konteks penyederhanaan partai dan dalam rangka untuk mengembangkan sistem presidensial, kita tetap menginginkan, berapa pun parliamentary treshold, apakah 5 persen, 10 persen, bagi partai PBB tidak jadi masalah. Yang penting tidak ada suara hangus," kata Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, MS Kaban, kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 3/4).


Menurut Kaban, rakyat sudah menentukan wakilnya pada saat pemilihan umum melalui partai politik. Karena itu, berapa pun jumlah anggota partai politik yang memenuhi suara, anggota itu harus masuk ke DPR untuk mewakili suara rakyat tersebut. Karena suara rakyat itu tak boleh hangus.

"Caranya itu, (partai yang tidak lolos PT) melakukan penggabungan dengan partai politik yang lolos parliamentary treshold di parlemen. Jadi tidak ada penghangusan suara. Oleh karena itu penggabungan itu harus dimulai sebelum Pemilu," tandas Menteri Kehutanan ini. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya