Aan Rustiawan: Nama Elite TNI Dicatut, Otaknya Kelompok Radikal

RMOL.Pengakuan para jenderal TNI purnawirawan yang menyatakan tidak puas terhadap pemerintahan SBY hendaknya tidak dianggap remeh.

“Itu warning keras buat peme­rintah agar lebih baik memimpin republik ini demi kesejahteraan rakyat,’’ ucap Sekjen Laskar Ampera Arief Rahman Hakim (ARH)-Angka­tan 66, Aan Rustiawan, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Lelaki yang dikenal dekat banyak purnawirawan TNI ini  mengaku miris dengan sikap pemerintah yang dinilai lamban dalam bertindak. Kasus kekera­san antar etnis, hukum, kemiski­nan dan kesenjangan sosial di masyarakat menjadi akumulasi ketidakpuasan elite TNI.

Namun begitu, Aan belum me­lihat adanya arah penggu­lingan terhadap pemerintah oleh elite TNI yang purnawirawan.

“Elite TNI hanya sebatas mengingatkan kepada pemerin­tah agar betul betul menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara utuh,” paparnya.

Terkait penyebaran isu penggu­lingan pemerintah, Aan menduga penyebaran isu itu dilakukan oleh kelompok garis keras atau ormas. Sebab, tujuannya disinyalir se­rupa dengan aksi teror bom buku yakni menciptakan insta­bilitas politik.

“Saya menduga nama elite TNI  ha­nya dicatut karena di­anggap memi­liki pengaruh besar untuk men­ciptakan instabilitas politik, pada­hal otaknya kelom­pok radikal,’’ tuturnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa alasan Anda menuding ke­lompok garis keras di balik isu penggulingan pemerintah?

Aksi teror bom buku yang gen­car saat ini menunjukkan bukti bahwa ada kelompok garis keras yang ingin membuat stabilitas politik menjadi gaduh. Seperti isu pendirian Dewan Revolusi Islam (DRI), yang baru baru ini santer diberitakan.

Siapa kelompok garis keras itu?

Kelompok garis keras itu bisa berbentuk dalam organisasi ma­syarakat (Ormas) atau badan yang sengaja digunakan untuk menciptakan instabilitas politik.

Apakah kelompok itu ada kai­tan dengan penangkapan Abu­bakar Baasyir dan rencana Pre­siden SBY membubarkan ormas anarkis?

Kemungkinan besar itu bisa saja terjadi. Tinggal bagaimana peran Badan Intelijen Nasional (BIN) dan aparat keamanan yakni, TNI dan Polri menumpas kelompok tersebut.

Apa motif dari isu penggu­lingan ini?

Isu penggulingan itu hanya khayalan dari suatu kelompok garis keras atau ormas  yang men­catut nama elit TNI yang purna­wirawan untuk menciptakan instabilitas politik.

Soal adanya dugaan jenderal purnawirawan di balik kelom­pok garis keras itu, bagaimana me­nurut Anda?

Kalau itu saya tidak yakin, ka­rena para jenderal TNI purna­wira­wan itu masih memiliki jiwa sapta marga dan mereka tidak lagi pada jalur komando di institusi. Kudeta militer itu harus menggu­nakan pasukan TNI yang masih aktif.

Para jenderal purnawirawan itu sering melakukan perte­muan atau kongkow-kongkow?

Pertemuan para jenderal purna­wirawan memang benar ada dan saya pun pernah ikut bertemu. Tetapi mereka tidak membicara­kan penggulingan pemerintah.

Lantas apa yang mereka bi­ca­rakan?

Ya seperti pengakuan para jenderal purnawirawan saat ini. Mereka ketidak puas dengan ke­bijakan pemerintah selama ini yang terkesan lamban dalam ber­tindak.

Seperti apa?

Misalnya, penanganan aksi kekerasan antar  pemeluk agama, etnis, persoalan hukum, kesen­jangan sosial di masyarakat, prajurit, masalah kemiskinan.

Mereka menginginkan agar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila benar-benar dijadikan sebagai pijakan dalam membuat kebijakan perekonomian dan demokrasi yang saat ini terlalu liberal.

Bagaimana Anda melihat ke­kuatan TNI saat ini?

Kekuatan TNI masih cukup solid dan mereka tetap berkomit­men mengawal pemerintah sam­pai 2014.

Apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap para jen­deral TNI purnawirawan?

Yang harus diperhatikan peme­rintah yakni menjaga adanya ke­senjangan sosial di institusi per­tahanan dan keamanan. Jika ti­dak, dikhawatirkan terjadi ke­cemburuan sosial yang berdam­pak pada konflik sosial di institusi tersebut. [RM]