RMOL. Peneliti Institut Project 2049 di Washington, Kelley Currie, lewat artikel berjudul “Indonesia's Seven-Year Itch†yang dimuat Wall Street Journal edisi Asia kemarin juga menyoroti wacana bergabungnya Partai Gerindra dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menilai wacana partai milik Prabowo Subianto akan bergabung dengan koalisi pemerintah bisa mengganggu aktivis Hak Asasi Manusia, karena Prabowo dinilai punya masalah tentang HAM.
Politisi PDI Perjuangan, Eva Sundari, tidak menganggap kritik Kelley Currie itu juga ditujukan kepada partainya hanya karena pernah bersama pada saat pemilihan presiden 2009 lalu.
"Itu kan kepentingan pada Pilpres dan tidak ada ikatan permanen di antara kita. (PDIP) tidak lah (merasa disindir). Kita tetap, menunjukkan konsistensi. Kalau dari awal (sikap partai) A ya A terus. Kalau ada partai setengah-setengah, kita nggak peduli," ujarnya kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 31/3).
Soal wacana bergabungnya Partai Gerindra dengan pemerintah, Eva mengatakan itu merupakan urusan rumah tangga Partai Gerindra. PDIP dalam beroposisi tidak terikat dengan partai lain.
"Kita dalam beroposisi tidak ada kaitannya dengan partai-partai lain. Jadi , terserah Pak Prabowo mau bergabung kesana. Kita tidak mungkin mencegah, dan tidak mungkin menyuruh pada posisi itu. Jadi kita hormati pilihan itu dengan resiko masing-masing," tandasnya.
[zul]
