RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerap menyetir pengamat internasional untuk meyakinkan publik Indonesia tentang keberhasilannya. Tapi kini, tampaknya, pengamat balik mengkritik kebijakan SBY terutama tentang penanganan kasus Hak Asasi Manusia.
Karena itu, anggota Komisi III DPR Eva Sundari menyarankan, Presiden SBY untuk meninggalkan politik pencitraan dan melihat fakta yang terjadi di lapangan.
"Makanya stop pencitraan. Ini fakta berbicara sendiri kan. Pada laporan tahunan 2010, dia mengatakan tidak ada pelanggaran HAM. Lah, wong Ahmadiyah dihajar seperti itu kok ngomongnya tidak ada pelanggaran. Gimana sih pak SBY itu," sergah Eva saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 31/3).
Eva pun menilai kritik yang ditulis Kelley Currie di
Wall Street Journal edisi Asia kemarin (Rabu, 30/3), merupakan bagian dari sikap protes masyarakat internasional kepada SBY yang tidak bertindak atas hak warganya dirampas. Dan celakanya, SBY cenderung membiarkan itu terjadi. Padahal, jelasnya, pembiaran dalam prinsip impementasi HAM merupakan pelanggaran.
"Jadi bukan hanya Polisi yang membiarkan, Pak SBY juga membiarkan.
Wong ada rakyat yang karena menjadi Ahmadiyah, rumahmya dibakar, (SBY) diam saja. (Warga Ahmadiyah) didata TNI, diam saja. Jadi tidak ada artinya Pak SBY itu untuk urusan ini. Karena kehadirannya tidak membawa pengaruh positif bagi kekerasan-kekerasan, nggak dianggap Pak SBY," tegasnya.
[zul]
