Infrastruktur Buruk dan Birokrat Korup Penghambat Industri Hilir Berkembang

RMOL. Infrastruktur buruk dan birokrasi pemerintah yang dipenuhi inefisiensi serta cenderung korup, menjadi barriers (hambatan) utama sulitnya berkembang industri hilir, seperti komoditas kelapa sawit.

Persoalan ini yang membuat pengusaha lebih memilih untuk mengekspor komoditas seperti crude palm oil (kelapa sawit mentah) ketimbang harus mengembangkan industri hilir berbahan baku CPO.

"Toh, menjual komoditas lebih efisien dan profitable dibandingkan membangun industri hilir kelapa sawit karena harus berhadapan dengan berbagai permasalahan inefisiensi di pasar lokal. Karena masalah infrastruktur dan birokrasi yang korup," kata Dewan Pakar DPP  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Apkasindo), Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 29/3).  

Ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini menilai kebijakan BK alias bea keluar progresif yang ditetapkan pemerintah dalam rangka menjaga supply minyak goreng dalam negeri dan untuk mengembangkan industri hilir CPO dalam negeri adalah keliru. Justru, sebutnya, dengan kebijakan BK progresif tersebut akan menyebabkan penurunan kinerja dan produktivitas industri hulu CPO yang pada akhirnya merugikan petani.

"Karena pengusaha dan pabrik kelapa sawit menahan dan menurunkan jumlah produksinya karena BK progresif menyebabkan harga CPO untuk ekspor tidak kompetitif lagi dan menjual di pasar domestik sangat terbatas. Sehingga secara otomatis pabrik kelapa sawit mengurangi membeli tandan buah segar sawit petani. Dan dampak buruk pasti dialami petani dan perkebunan rakyat di seluruh Indonesia," tandasnya. [zul]