RMOL. Pimpinan DPR tetap ngotot meneruskan proyek pembangunan gedung baru DPR, meski terus menuai kritikan. Ketua DPP PAN Bara Hasibuan mendesak agar rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut ditinjau kembali.
Menurut Bara, walaupun biaya pembangunan gedung DPR itu sudah ditekan, dari 1,7 triliun menjadi 1,1 triliun, namun tetap saja jumlah tersebut masih sangat besar dan terdengar sangat fantastis bagi rakyat banyak. Angka tersebut juga terkesan tidak pantas mengingat kinerja DPR secara keseluruhan yang dinilai tidak memuaskan.
Salah satu yang disoroti Bara adalah desain gedung baru DPR yang tidak mengalami perubahan dari awal, dimana desain tersebut sangat menyolok dan terkesan intimidating (menakutkan) bagi rakyat banyak.
"Saya membayangkan jika rakyat dari daerah datang ke DPR untuk menemui wakil mereka, maka mereka akan merasa terintimidasi melihat gedung yang terlampau megah itu. Ini hampir dipastikan akan membangun rasa segan bagi rakyat, dimana seharusnya gedung DPR selalu lekat dengan nama 'rumah rakyat'," ujar Bara dalam pernyataan pers yang diterima
Rakyat Merdeka Online (Selasa, 29/3).
Desain itu, lanjut Bara, juga tidak memenuhi azas kepatutan karena tidak mencerminkan gedung parlemen dari sebuah negara yang pendapatan perkapitanya hanya kurang lebih 3000 dolar Amerika Serikat dan penduduk miskinnya sekitar 14 persen.
Bara memberikan contoh gedung parlemen negara-negara demokratis yang perekonomiannya kuat, dan pendapatan per kapitanya tinggi, seperti AS, Kanada, Australia, Jepang dan Korea Selatan. Gedung-gedung parlemennya negara-negara tersebut dirancang dengan tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan.
"Contohnya Kongres AS, walaupun ada gedung utama yang dikenal dengan nama Capitol Hill, yang dibangun 200 tahun yang lalu, ada gedung-gedung tambahan di sekitarnya yang dibangun secara bertahap untuk menampung ruang kerja anggota kongres beserta stafnya. Gedung-gedung tambahan tersebut, yang sekarang totalnya 7 bangunan, bentuknya tidak menyolok dan sesuai dengan kebutuhan," kata Bara.
Bara menambahkan, bisa saja fasilitas-fasilitas di DPR sekarang sudah tidak memadai lagi seiring dengan perkembangan di DPR terutama terkait kebutuhan penambahan staf bagi para anggota dewan.
"Namun seharusnya jika dibuat gedung baru, desainnya tidak membuat 'jarak' dengan rakyat sebagai
stakeholders utama, serta bersifat hangat dan tidak terkesan arogan," kata Bara.
"Kalau dibuat gedung baru yang merupakan ekstensi dari gedung yang ada sekarang, dirancang dengan memenuhi azas kepantasan dan dengan biaya yang tidak terlalu besar, mungkin saja publik dapat menerimanya," tutup politisi muda yang pernah magang di Parlemen Amerika Serikat ini.
[zul]
