Berita

bambang widodo umar/ist

Negara Tidak Dalam Keadaan Terancam, Polri Terlalu Dini Undang TNI Amankan PSSI

SELASA, 29 MARET 2011 | 08:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Kepolisian Republik Indonesia terlalu dini mengundang TNI dalam mengamankan arena Kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia di Pekanbaru, Riau, Sabtu malam lalu.

Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar, menjelaskan, Polri berwenang mengundang TNI untuk mengamankan keamanan dalam negeri, bila kedaulatan negara dalam keadaan terancam; atau ada ancaman terorisme yang betul-betul mengancam kedaulatan negara.

"Tapi kalau belum mengganggu kedaulatan negara, polisi dianggap mampu. Kongres PSSI itu kan kecil. Masak nyamuk mau dimatikan pakai meriam. Cukup dipukul pakai tangan pun sudah mati," katanya kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 29/3).


Mantan anggota Kepolisian ini mengingatkan, agar masing-masing lembaga berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dia menjelaskan, Polri diatur dalam UU sebagai alat keamanan negara, sedangkan TNI sebagai alat pertahanan negara. Dengan mengundang TNI, dia menilai, Polri jadi seperti tidak percaya diri.

"Saya kira Polri terlalu dini mengundang TNI dalam pengamanan itu. Polri jadi seperti tidak percaya diri. Seharusnya dia mampu. Karena undang-undang sudah memberi kepercayaan dan itu menjadi domain tugasnya," tegasnya.

Selain itu, dia mengingatkan juga, saat ini belum ada Undang-Undang Perbantuan yang mengatur kapan saatnya Polri bisa meminta bantuan TNI dalam mengamankan keamanan dalam negeri. Menurutnya, UU ini mendesak untuk dibuat, agar jelas kapan Polri bisa meminta bantuan. Karena itu, dia menambahkan, bila terjadi pelanggaran HAM, pada saat TNI membantu Polri, tidak terjadi saling lempar tanggungjawab. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya