Agus Gumiwang Kartasasmita: Libya Harus Diselesaikan Sepenuhnya Oleh PBB

RMOL. Serangan tentara koalisi di bawah komando Amerika Serikat yang didasarkan atas resolusi PBB tahun 1973 masih terus berlangsung di Libya. Pemerintah Libya melaporkan, serangan ini banyak memakan korban sipil, sampai hari Jum’at (25/3), 114 warga Libya tewas, 445 terluka.

Anehnya, Presiden AS, Barrack Obama mengklaim, operasi tersebut berhasil melin­dungi warga tak bersalah yang terancam ‘pertumpahan darah’ oleh pemimpin Libya Muammar Khadafi. “Jangan salah, karena kami bertindak cepat, maka ben­cana kemanusiaan telah dihindari dan nyawa-nyawa warga sipil yang tak bersalah, pria, wanita dan anak-anak, telah diselamat­kan,” tegas Obama dalam kete­rangan­nya di radio dan media online, seperti dilansir AFP, Sabtu, (26/3).

Tanggapan Obama menjawab berbagai kritikan terhadap ope­rasi militer sekutu di Libya. Obama juga menegaskan, AS telah melimpahkan komando ke sekutu AS dan juga NATO. Menurut Obama, AS tidak selalu campur tangan dalam krisis yang terjadi. “Amerika Serikat tidak boleh dan tidak mungkin campur tangan setiap kali terjadi krisis di negara lain di dunia,” tegas Obama.
 

 
Di Tanah Air, DPR khususnya Komisi I yang salah satunya membidangi masalah pertahanan, dan luar negeri, mengecam tinda­kan koalisi di Libya. Apa alasan­nya? Dan apa yang harus dilaku­kan pemerintah menyikapi kon­disi ini? Wakil Ketua Komisi I DPR yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Agus Gumiwang Karta­sasmita, memberikan pandangan­nya.

Berikut kutipan seleng­kapnya.

Obama mengklaim tindakan koalisi di Libya tidak salah, me­nurut Anda bagaimana?
Tidak seharusnya sebuah negara atau gabungan dari bebe­rapa negara (koalisi) ikut campur dalam masalah yang dihadapi negara tertentu. Negara yang se­dang menghadapi masalah harus diberi kepercayaan bahwa me­reka bisa menyelesaikan masa­lahnya sendiri. Mesir dan Tunisia bisa jadi salah satu contohnya.

Tindakan Khadafi juga patut disalahkan?
Di sisi lain, kita juga tidak men­dukung adanya tindakan otoriter dan sewenang-wenang dari se­buah rezim atau penguasa yang dilakukan terhadap warganya sendiri, bahkan dengan menyata­kan perang terhadap warga sen­diri, dengan menggunakan ke­kuatan militer. Sesungguhnya militer hanya dapat digunakan dalam keadaan perang dengan negara lain. Yang lebih menye­dih­kan lagi adalah adanya indi­kasi bahwa Khadafi menyewa pasukan bayaran dari negara tetangga untuk membunuh warga negaranya sendiri.

Koalisi lakukan kesalahan, Khadafi juga sama begitu, siapa yang mesti meluruskan persoa­lan ini?
Karena ada dua kutub yang berbeda, yaitu pelanggaran HAM dan demokrasi yang dilakukan Khadafi, dan intervensi dari luar dalam menyelesaikan masalah di Libya, dimana keduanya tidak bisa dibenarkan, masalah Libya harus diselesaikan sepenuhnya oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Apabila memang diper­lu­kan adanya kekuatan bersenjata dari luar Libya dalam rangka menstabilkan Libya, maka pasu­kan tersebut harus UN Force, pasukan PBB.

Kenapa Liga Arab malah be­rada di blok koalisi?
Saya tidak tahu apa alasan se­sungguhnya Liga Arab mendu­kung apa yang dilakukan koalisi, namun saya mempunyai ke­curigaan, bahwa mind set dan paradigma berpikir dari penguasa di negara-negara yang tergabung dalam Arab League tersebut masih sama, dan kental terhadap kepada kepentingan geopilitik dan ekonomi (energi) yang di­wakilinya, termasuk kepentingan negara yang ada dalam koalisi tersebut.

Berkaca dari kasus Tunisia, Mesir, lalu Libya, apakah pro­yek demokratisasi di kawasan Timur Tengah ini by design atau by accident artinya karena ada desakan rakyat?
Proses demokratisasi yang terjadi di Arab dan North Africa, awalnya bukan by design, semua ini hanyalah merupakan hukum alam, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi. Bahkan menu­rut saya, proses yang dimulai dari Tunisia, Mesir dan seterusnya, ini terlambat.

Kenapa terlambat?
Karena kita lihat bahwa justru sesungguhnya by design bebe­rapa penguasa-penguasa di kawa­san yang baru terguling dan se­dang menghadapi masalah terse­but, diupayakan dipertahankan oleh negara-negara besar didunia, yang mempunyai begitu banyak kepentingan. Sehingga dengan mempertahankan penguasa-penguasa otoriter merupakan cara termudah untuk menjaga kepen­tingan mereka. Bahwa kemudian yang terjadi di negara seperti Syria, dimana ada kecurigaan dari dunia, bahwa ini merupakan design dari negara tertentu, hanya­lah merupakan hal yang wajar, dengan menunggangi tuntutan demokratisasi dan refor­masi yang terjadi di kawasan.

Bagaimana proses ini ber­lang­sung?
Proses ini berlangsung begitu cepat, dan menjalar hampir ke semua negara di kawasan, maka, satu-satunya cara bagi negara yang mempunyai kepentingan besar di sana adalah ikut bermain dalam proses ini, dan berupaya agar apapun output dan outcome dari proses ini, akan tetap me­ngun­tungkan mereka, terlepas adanya ketidak konsistenan dan double standard dari kebijakan negara-negara besar.

Terdapat begitu banyak kontra­diktif yang dapat kita lihat dengan kasat mata, contohnya yaitu per­bedaan kebijakan koalisi terha­dap Libya dan Bahrain, yang me­nurut saya sangat aneh. Kita mem­­butuhkan kon­sistensi.

Apa yang harus dilakukan pe­merintah RI?
Harapan kepada Pemerintah RI dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kawasan, adalah secara gigih memperjuangkan semua masalah tersebut, apabila dianggap perlu melibatkan inter­vensi pasukan dari luar negara bermasalah, perlu diselesaikan dalam kerangka PBB.

Apabila Pemerintah RI ber­hasil memper­juangkan hal terse­but, merupakan sebuah kontri­busi mulia dalam menciptakan perdamaian dunia, karena inter­vensi kekuatan luar, bisa menim­bulkan cycle keke­rasan yang tidak akan pernah berhenti. Pasu­kan koalisi yang mengintervensi di Libya harus diganti dengan UN Force, pasu­kan Arab Saudi yang didatangkan ke Bahrain harus dipaksakan untuk diganti dengan UN Force, dan seterusnya.

Lainnya?
Di sisi lain, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan sebelum menggunakan forces, seperti dialog. Dan ini juga yang harus didorong oleh pemerintah RI. Dialog pun menurut saya harus dipimpin, dan dalam kerangka UN, sehingga bisa lebih objective dan lebih netral dari berbagai kepentingan. Dalam konteks UN, Indonesia bisa berperan.

Secara pribadi, apakah sera­ngan ke Libya akan punya dam­pak khusus bagi Obama?
Menurut saya, Obama dalam posisi yang dilematis dan ‘awkward’. Di satu sisi, Partai Demo­­krat adalah partai yang mengedepankan terciptanya demo­krasi di dunia, dan harapan saya, Obama konsisten terhadap hal ini. Oleh sebab itu, dukungan­nya terhadap terciptanya negara-negara yang demokratis di kawa­san sangat diperlukan, termasuk untuk Bahrain.

Operasi koalisi (yang dida­lamnya ada Amerka) di Libya, mempunyai risiko yang sangat tinggi, berhasil saja pasti ada ke­caman terhadap intervensi, apa­lagi gagal, akan menjadikan kre­dibilitas Amerika turun di mata dunia.   [RM]