Michael Tene: 16 Orang Warga Kita Masih Berada Di Libya

RMOL.Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera melakukan evakuasi menyeluruh terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Libya.

Menurut Juru Bicara Ke­menlu, Michael Tene, saat ini jumlah WNI yang tersisa di Libya sebanyak 16 orang, terdiri dari  4 orang staf kedutaan, 2 orang mahasiswa, 2 orang wartawan, dan 3 orang yang sudah merapat ke KBRI. Sedangkan 5 orang lagi yang sudah melapor dan mau merapat ke KBRI.

“Meski kelima orang tersebut informasinya belum terlalu jelas, kami akan tetap menunggu dan siap melakukan evakuasi,” ujar  Michael Tene kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Saat ini, lanjut dia, Kemenlu tengah bersiap melakukan pengosongan KBRI di Tripoli, Libya. Namun, Tene belum dapat memastikan, kapan evakuasi ter­sebut akan dilakukan.

“Kami akan melakukan eva­kuasi menyeluruh dalam bebe­rapa hari ke depan. Namun, me­ngenai kepastian waktunya, saya belum dapat menginfor­masikan. Sebab, staf KBRI yang berada di Libya masih menunggu infor­masi dan perkembangan situasi terakhir tentang WNI yang tersisa di sana,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Sejak gejolak di Libya hingga agresi militer tentara Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), sudah berapa banyak WNI yang telah dievakuasi?

Sejauh ini, sudah 892 orang WNI yang tercatat keluar dari Libya. Sebagian besar WNI ke luar dari Libya difasilitasi oleh pemerintah, dan ada juga WNI yang melakukan evakuasi secara mandiri.

Dari 892 orang yang telah keluar dari Libya, berapa ba­nyak yang sudah kembali ke Indonesia?

Sebagian besar sudah kembali ke Indonesia. Menurut catatan kami, 545 orang telah kembali ke tanah air. Sementara sisanya masih berada di sejumlah negara yang bertetangga dengan Libya. Makanya, kami terus berupaya mengajak dan memulangkan semua WNI tersebut ke Indo­nesia.

Mengenai wartawan yang meli­put di sana, apakah KBRI juga akan mengajak pulang?

Betul. Kami sudah berbicara dengan mereka, tapi semuanya itu terserah saja. Soalnya,  mereka pun mengetahui situasi yang sedang terjadi di sana. Dalam  evakuasi menyeluruh itu, kami tidak memaksa. Kami hanya menghimbau dan mengajak me­reka untuk kembali  ke Indonesia. Jika mereka memiliki pertim­bangan-pertimbangan lain, kami serahkan pilihan tersebut kepada mereka.

Sejak kemelut di Libya ber­langsungg, hingga agresi mi­liter PBB, adakah WNI yang menjadi korban?

Kami bersyukur, sejauh ini tidak ada satu pun WNI yang menjadi korban atas kemelut yang terjadi di Libya.Sebab, warga kita bukan merupakan target atas konflik yang terjadi di sana. Meski demikian, kami meng­himbau agar mereka meng­hindari lokasi konflik supaya tidak menjadi korban salah sasaran.

O ya, bagaimana sikap peme­rintah Indonesia terkait gejolak di sana?

Ada dua hal yang menjadi kebijakan politik Indonesi terkait konflik yang sedang terjadi di Libya.

Pertama, Indonesia kon­sisten mendukung perlin­dungan ter­hadap penduduk sipil. Indo­nesia juga telah memberikan man­dat kepada PBB untuk meng­ambil semua langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Makanya, kita mendukung resu­lusi PBB nomor 1973 yang di­keluarkan 17 Maret lalu.

Indonesia berpandangan, jika resolusi tersebut dijalankan se­cara ketat, utuh dan benar, maka upaya perlindungan terhadap penduduk sipil akan tercapai, dan tidak menimbulkan sejumlah persoalan baru.

Kedua, perlu diciptakan kon­disi kondusif untuk menciptakan proses politik yang damai dan demokratis di Libya. Indonesia berpandangan, semua persoalan yang terjadi di sana tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan dan konflik. Jika, perdamaian dan dialog dapat dilakukan, rakyat Libya dapat menentukan masa depannya secara demokratis.

Agresi militer yang dilang­sungkan tentara sekutu telah me­lukai sejumlah warga sipil di Libya, apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia?

Sikap kita cukup jelas dan te­gas. Semua penanganan permasa­lahan yang terjadi di Libya kita kembalikan kepada dua poin yang sudah saya jelaskan tadi. Sejak awal, Indonesia prihatin terhadap kekerasan yang terjadi pada penduduk sipil, baik sebe­lum maupun setelah serangan militer tentara PBB. Makanya, kami meminta agar resolusi PBB dijalankan secara tepat dan teru­kur agar tidak terjadi masalah baru. Mengenai langkah-langkah selanjutnya, kita akan mengikuti perkembangan yang terjadi. Yang pasti, kita akan selalu berpegang pada dua hal tersdebut. [RM]