Kursi Ketum PSSI Belum Apa-apa Sudah Didagangkan

RMOL. Keputusan Komite Pe­mi­li­han mencoret George Toisutta dari calon Ketua Umum PSSI deng­an alasan tidak aktif di se­pa­k­bola selama lima tahun me­ru­pa­kan keputusan keliru, sem­ba­rangan dan tendensius. Ke­na­pa? Karena keputusan itu ber­ten­tangan dengan bukti yang ada.

KSAD Jenderal George Toi­sut­ta adalah seorang jenderal bin­tang empat yang telah me­le­wati berbagai tempaan proses se­leksi, baik selama di kesatuan mau­pun di bidang-bidang lain­nya.  Ia bukan orang sem­ba­rang­an, yang maju ke medan perang dengan ‘syarat pas-pasan’ ke­mu­dian kalah dari orang yang per­nah dipenjara kasus korupsi.

Toisutta juga bukanlah orang baru di dunia sepakbola. Ia sudah lebih dari lima tahun aktif di or­ga­nisasi sepakbola. Cukup ba­nyak bukti  yang menguatkan  George Toisutta sebagai figur yang menaruh perhatian besar pa­da aktivitas sepakbola. Bah­kan bukti terbaru ia lampirkan men­jadi salah satu materi dalam proses bandingnya.

Dalam bukti itu jelas di­se­but­kan  bahwa PS Bara Siliwangi (di­mana Toisutta menjadi peng­u­rusnya) merupakan anggota Peng­cab PSSI Kota Bandung. Su­rat rekomendasi Pengcab PSSI Kabupaten Bandung No­mor 16/KU PSSI-Kab.Bdg/II-2-11 tanggal 4 Februari 2011 juga membenarkan bahwa George Toisutta adalah Wakil Ketua Umum PS Bandung Raya sejak 2005. PS Bandung Raya tak lain anggota biasa PSSI dan anggota PSSI Jabar di zona Divisi III.

Analisa saya, tidak ada alasan lo­gis yang membuat Toisutta dan Arifin gagal dalam verifikasi se­bagai calon ketua umum PSSI. Ko­mite harus berterus terang ke­pa­da publik mengenai alasan yang membuat keduanya gagal. Jika tak mau, Menpora sebagai pe­nanggungjawab olahraga In­do­nesia harus turun tangan lang­sung, yakni mengaudit Komite Pe­mi­lihan. Walau FIFA mela­rang pemerintah campur tangan da­lam ­federasi sepakbola, na­mun Menpora tetap harus meng­audit Komite Pemilihan demi se­pakbola Indonesia. Lebih baik men­dapat sanksi dari FIFA tetapi PSSI dan persepakbolaan Indo­nesia membaik.

Menpora harusnya tahu bahwa ada upaya dari PSSI untuk meng­­ganjal calon ketua umum dari luar induk organisasi olah­ra­ga sepakbola di tanah air. Tu­juannya untuk melanggengkan ke­kuasaan dari pengurus yang su­dah ada (status quo).

Seharusnya semua calon yang ma­suk dibiarkan bergabung dan nan­tinya peserta kongres yang akan menentukan sendiri siapa yang layak sebagai calon ketua umum periode empat tahun men­datang. Berikan kesempatan ke­pa­da peserta untuk memilih se­suai dengan hati nuraninya. Bu­kan seperti sekarang ini, mau ma­ju sudah diganjal. Itu jelas per­buatan tak terpuji.

Majunya keempat calon ten­tu­nya dengan niat untuk mem­per­baiki citra sepakbola. Ma­sya­rakat Indonesia tidak mengerti dengan statuta dari PSSI, yang mereka inginkan adalah prestasi yang lebih bagus dari apa yang di­capai selama ini. Jadi ber­ta­runglah secara fairplay di arena kongres. Jangan belum apa-apa sudah dipolitisir dan direkayasa atau mau didagangkan.

Dunia sepakbola Indonesia ada­lah aset nasional. Magnet se­pa­kbola bisa mempersatukan atau mengharubirukan jutaan penggemarnya. Oleh karena itu, ia harus dikawal oleh pemimpin yang benar-benar memiliki in­tegritas dan ketegasan. Tak bisa dipimpin oleh para petualang yang bermental dagang.

As­kan­di Yusra, Ketua Umum Aliansi Nasionalis Religius; pemerhati se­pakbola nasional