Anies Baswedan: Saatnya Negara Gunakan Monopoli Berantas Segala Bentuk Kekerasan

RMOL. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk kekerasan di negeri ini.

”Kekerasan dianggap ke­wa­jar­an bila negara membiarkannya. Saya khawatir pembiaran dan pe­nularan kekerasan itu terus terjadi di republik ini,’’ tegas Anies Bas­wedan kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

 Menurut anggota Gerakan Rak­yat Antimafia (Geram) Hu­kum itu,   negara  mempunyai hak monopoli atas kekerasan. Rakyat me­nuntut negara pakai monopoli itu untuk menegakkan hukum. Bu­kan untuk menonton keke­rasan menjamur.

”Negara harus zero tolerance ter­hadap kekerasan. Negara harus tumpas tuntas kekerasan di In­donesia. Tanpa kompromi, tanpa pandang agamanya, rasnya, dan parpolnya,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Pemerintah dinilai tidak bisa melindungi warga nega­ra­nya terkait berbagai kerusuhan di negeri ini, komentar Anda?
Kita di ambang ketidakpastian karena negara beberapa kali men­di­amkan kekerasan. Kita marah, dan kecewa. Situasi ini terjadi ka­re­na penegak hukum tidak berdiri te­gak melawan kekerasan. Harus ada perintah tegas, be­rantas tanpa syarat.

Bila negara membiarkan ke­ke­rasan, maka kekerasan akan me­nular. Kekerasan lalu dianggap ke­wajaran. Saya khawatir pem­biar­an dan penularan sedang ter­jadi di republik ini. Jadi, saatnya ne­gara gunakan hak monopoli un­tuk memberantas segala ben­tuk kekerasan.

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan di negeri ini?
Saya merasa sudah saatnya kita berpikir konstruktif tentang ne­gara ini. Mari kita memikirkan, apa sih yang hendak dicari dari pro­ses politik ini. Tujuannya kan untuk mensejahterakan rakyat. Ka­lau kita lihat apa yang dicita-citakan pendiri republik ini bukan untuk memuaskan pelaku-pelaku dari politik.

Rakyat melihat ini semua pakai hati nurani dan akal sehat. Kita ingin agar rakyat itu bangga me­lihat proses politik kita. Bukan malah rakyat merasa prihatin. Para pe­mim­pin politik atau pemimpin lem­ba­ga tinggi negara untuk saatnya merasakan pentingnya suasana itu dibangun.

Bagaimana membangun se­per­ti yang Anda bilang itu?
Proses politik harus diarahkan untuk membuat rakyat merasa terwakili. Itu yang menurut saya pen­ting. Kalau menganalisa satu kejadian dengan terus-menerus, ber­arti kita hanya numpahin ben­sin ke wilayah yang bisa eksklusif.

Harusnya yang mesti dibangun adalah begitu ada potensi konflik yang tidak produktif, maka semua pihak bersama-sama untuk me­narik dan melerai. Kalau se­ka­rang kok, tidak. Ada potensi be­rantem, semuanya memanas-ma­naskan situasi. Apa yang kita dapat dari ini semua, coba. Nanti ke­tika krisis terjadi, kita menye­sal, tapi itu terlambat.

Sekarang ini ada kesan kebe­bas­an itu sudah terabaikan, me­nurut Anda?
Kebebasan itu ada, untuk ber­tu­kar pandangan. Jangan kemu­dian diarahkan ke pertikaian, dan sama-sama tidak berniat melerai. Indonesia ini punya kebebasan, tetapi sekarang ini setiap kali ada perbedaan, kita malah menambah amunisi. Kalau perdebatan subs­tantif yakni perbedaan pandangan mengenai bagaimana memas­tikan dalam tol itu terbangun se­mua dalam 2014. Nah, perbedaan itu kita debatkan terus malah nya­man. Sebab, arahnya jelas.

Kemudian, ada perbedaan pan­dangan bagaimana kita merasa swasembada, memfasilitasi untuk rakyat miskin. Itu kan jelas dan kalau diperdebatkan malah oke. Ta­pi, yang kita perdebatkan ada­lah sebaliknya yang bisa mem­buat bangsa ini menjadi hancur. Melihat hal ini saya prihatin. Su­dah saatnya menarik sedikit dari per­seteruan-perseteruan itu. Apa­kah ini yang diinginkan rakyat.

Sejumlah peristiwa di negeri ini bisa mengancam keber­sa­ma­an kita sebagai bangsa, menurut Anda bagaimana solusinya?
Dimana-mana itu ada keter­kaitan satu peristiwa dengan pe­ristiwa lain. Tapi yang diperlukan se­karang ini adalah kedewasaan untuk menguraikan keterkaitan itu. Jadi, bukan justru menambah ke­terkaitannya.Tapi diuraikan agar dipisahkan perkara hukum de­ngan perkara politik, dan per­kara ekonomi. Sekarang ini me­nu­rut saya, semuanya mau jadi­kan satu.

Jadi, bagaimana politik ber­him­pit dengan hukum, dan eko­nomi.  Maka kita harus selesaikan satu per satu. Terutama hukum, itu dipisah betul dari ekonomi dan po­litik. Karena itu saya berkali-kali mengatakan, Kembalikan De­wi Keadilan di Indonesa. Se­hingga penegakan hukum tidak tutup mata.

O ya, apakah Anda berminat terjun ke politik?
Nggak. Soalnya, sudah tidak ada lagi sebuah interaksi yang di mata rakyat memberi manfaat.  [RM]